WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat ini sedang memastikan ketersediaan anggaran bagi pelayanan mendasar yang menjadi atensi pemerintah pusat khususnya penanganan stunting yang harus diturunkan hingga 14 persen dan pengentasan kemiskinan ekstrim yang merupakan bagian dari keberpihakan kepada masyarakat.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendorong agar bagaimana keberpihakan masyarakat utamanya untuk pengentasan kemiskinan Ekstrime dan penanganan stunting dengan memastikan alokasi anggaran keberpihakan terhadap masalah ini.
“Sudah kita rapatkan dengan kepala OPD, dan sudah disepakati kegiatan yang tidak diprioritaskan ini akan dialihkan untuk pemenuhan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting, ini yang kemudian kita rencanakan agar Bappeda dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah untuk memastikan ketersediaan anggaran itu,”ungkapnya Rabu (17/1) kemarin.
Tumbo juga memastikan jika program ini bakal disosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka transparansi pengelolaan APBD TA 2024 supaya nanti pembagian tugasnya untuk OPD dan pemerintahan kampung itu jelas agar bisa dikawal bersama –sama sampai benar –benar tuntas.
“Sudah kita bicarakan dan diskusi bersama terkait penanganan stunting ini disebabkan karena kurangnya gizi sehingga diharapkan penanganannya akan di formulasikan sesuai dengan kebutuhan kadar gizi oleh dinas kesehatan untuk mengatur menu untuk bayi, Balita dan ibu hamil,”jelasnya.
WAMENA – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat ini sedang memastikan ketersediaan anggaran bagi pelayanan mendasar yang menjadi atensi pemerintah pusat khususnya penanganan stunting yang harus diturunkan hingga 14 persen dan pengentasan kemiskinan ekstrim yang merupakan bagian dari keberpihakan kepada masyarakat.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendorong agar bagaimana keberpihakan masyarakat utamanya untuk pengentasan kemiskinan Ekstrime dan penanganan stunting dengan memastikan alokasi anggaran keberpihakan terhadap masalah ini.
“Sudah kita rapatkan dengan kepala OPD, dan sudah disepakati kegiatan yang tidak diprioritaskan ini akan dialihkan untuk pemenuhan pengentasan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting, ini yang kemudian kita rencanakan agar Bappeda dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah untuk memastikan ketersediaan anggaran itu,”ungkapnya Rabu (17/1) kemarin.
Tumbo juga memastikan jika program ini bakal disosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka transparansi pengelolaan APBD TA 2024 supaya nanti pembagian tugasnya untuk OPD dan pemerintahan kampung itu jelas agar bisa dikawal bersama –sama sampai benar –benar tuntas.
“Sudah kita bicarakan dan diskusi bersama terkait penanganan stunting ini disebabkan karena kurangnya gizi sehingga diharapkan penanganannya akan di formulasikan sesuai dengan kebutuhan kadar gizi oleh dinas kesehatan untuk mengatur menu untuk bayi, Balita dan ibu hamil,”jelasnya.
