JAYAPURA- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Papua telah menurunkan tim untuk mendalami kerusuhan yang sempat terjadi di Manokwari, Sorong, Fakfak dan Jayapura.
Dari tim yang diturunkan Komnas HAM ke lapangan, tim telah mendapati bila ada kemiripan pola demonstarasi di keempat daerah tersebut.
“Kemiripannya misalnya, para mobil komando sebagai koordinator itu masih di tempat lain, namun pengrusakan dan penjarahan sudah terjadi di depan,” tutur Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Fritz Ramandey, kepada wartawan di Hotel Aston Jayapura, Minggu (8/9).
Menurut Frits, dirinya telah berbicara dengan koordinator demo pada Senin (19/8) dan Kamis (29/8) yang merupakan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).
Kedua orang tersebut yakni bernama Ferry Kombo mantan Ketua BEM Fisip Uncen dan Alexander Gobay. Dimana kedua orang tersebut kini berada di tahanan Mapolda Papua sebagai saksi kasus demo yang berakhir anarkis terjadi di Jayapura.
Dari hasil komunikasi antara Frits Ramandey, Fery Kombo dan Alecander Kobay, kedua orang tersebut mengaku sebagai koordinator pada aksi demo Senin (19/8). Dimana aksi tersebut murni dikoordinir oleh BEM.
“Mereka menolak yang bawa atribut lain pada aksi Kamis (29/8). Itu sama sekali diluar koordinasi mereka. Karena itu mereka meminta ada penindakan kepada siapa yang mengkoordinir aksi-aksi pengrusakan, membawa bendera bintang kejora dan itu harus bertanggung jawab,” tuturnya.
Dari keterangan mereka, Fritz meyakini bila massa yang turun pada Kamis (29/8) sudah berbeda dengan aksi yang terjadi pada 19 Agustus. Komnas HAM memastikan, baik Ferry Kombo ataupun Alexander Gobay akan membantu kepolisian untuk mengungkap fakta sebenarnya dibalik kerusuhan yang terjadi di Kota Jayapura.
“Betul bahwa ada penyusupan saat itu. Kedua orang ini menyesal karena dalam waktu dekat akan wisuda. Mereka berdua sudah menyatakan akan mendukung seluruh upaya hukum kepolisian dan akan kooperatif,” kata Frits.
Komnas HAM juga memastikan bahwa seluruh tahanan yang terkait kasus kerusuhan Jayapura dalam kondisi baik, dan diperlakukan secara manusiawi oleh aparat.
Dikatakan, terkait dengan kehadiran aparat saat ini itu sangat penting dalam prespektif HAM. Hal ini untuk memberikan kepastian hak atas rasa aman, sehingga tindakan aparat TNI-Polri harus berpedoman pada prosedur tetapnya tentang penanganan dan pelayanan. (fia/nat)
