Dikhawatirkan Berdampak ke Tidak Maksimalnya Pelayanan dan Program Kegiatan
SENTANI – Banyaknya rangkap jabatan di lingkungan Pemkab Jayapura mendapat sorotan DPRD Kabupaten Jayapura, karena dikhawatirkan pelayanan ke masyarakat tidak bisa maksimal.
Dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Hermes Felle mengatakan, pergantian jabatan Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura oleh Pj Bupati Triwarno Purnomo terus disuarakan. Tidak hanya itu, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura saat ini juga banyak jabatan rangkap, tentu hal ini tidak bagus untuk pelayanan dan maksimalnya bekerja dalam menjalankan program kegiatan.
‘’Dalam hal ini Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo telah melaksanakan kegaduhan serta menyimpang dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil Bab Ketentuan Pasal 18 ayat (3) tentunya harus mendapatkan izin dari Mendagri,’’ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Bhineka Tunggal Ika (BTI) Sihar L.Tobing, Fraksi BTI menganggap Pj Bupati Jayapura terlalu sembrono dalam melakukan perangkapan jabatan Plt Kepala Dinas dan pergantian Kepala OPD seperti halnya yang terjadi pada Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura yang terkesan tidak jelas dan tanpa alasan, sehingga terkesan mengadu domba sesama pejabat. Bahkan ada aksi demo oleh perwakilan para guru dan kepala sekolah, karena mereka kaget tidak ada penjelasan kepada mereka.
Hal lainnya juga jabatan merangkap seperti Asisten I Setda Kabupaten Jayapura merangkap Kepala Litbangda Kabupaten Jayapura, Asisten III Setda Kabupaten Jayapura merangkap Plt Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura, Kepala Distrik Waibu Jenny Deda merangkap Plt Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Jayapura dan Kepala Dinas Pariwisata Ted J Mokay kini merangkap menjabat Plt Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, sehingga dua fraksi di DPRD Kabupaten Jayapura menganggap pelayanan dan kinerja yang merangkap ini tidak maksimal.
Menanggani hal tersebut, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan, adanya rangkap jabatan Plt beberapa Kepala Dinas jangan dijadikan polemic, karena ini juga sudah diperhitungkan dan berdasarkan kebutuhan organisasi.
Contohnya Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura diganti karena ia tidak mau ada Dana Alokasi Khusus (DAK) hangus.
‘’Seolah- olah di situ saya dianggap mengadu domba pejabat Ini provokatif atas nama masyarakat seperti ini, apa ada yang mau tanggung jawab jika ada DAK hangus kita punya APBD kecil jangan digiring mengadu domba pejabat di sini dan semua aspirasi saya terima,”ujarnya.
Ditambahkan, soal jabatan rangkap Kadistrik Waibu memang ini semua memang ada pembinaan karier sehingga ini perlu dilakukan.(dil/ary)
