JAYAPURA-Kondisi terbalik dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) asal Port Numbay di Kota Jayapura. Meski masih banyak warga orang Asli Papua (OAP) yang perlu dan layak dibantu pemerintah melalui program Bansos dan PKH, namun nyatanya data OAP di Kota Jayapura yang menerima Bansos dan PKH tahap IV ini tidak sampai 1 persen dari jumlah penerima manfaat yang mencapai 22 ribu keluarga saat ini.
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Djong Makanuai mengakui adanya permasalahan itu, dan hal ini disebabkan karena data yang tidak akurat. “Kalaupun kita lihat banyak saudara-saudara pendatang yang menerima dan juga saudara kita orang asli Papua dan Port Numbay kurang, ini terjadi karena update data. Update data kita ini yang cukup bermasalah. Ini yang menjadi pesan pak walikota untuk kita kerja ,” kata Djong Makanuai, Kamis (30/11).
Lanjut dia, untuk bantuan yang disalurkan pemerintah pusat kali ini, jumlah penerima manfaat dari kalangan orang asli Papua hanya nol koma sekian persen dari jumlah penerima. Artinya data penerima manfaat ini, tidak mencapai 1 persen.
“Orang Port Numbai di 14 kampung ini hanya nol koma sekian persen yang mendapat bantuan ini, baik BLT maupun PKH,” bebernya.
Menurutnya, sampai hari ini data penerima manfaat ini cukup bervariasi. Bahkan ada juga penerima yang sudah meninggal dunia. Termasuk ada juga orang yang sudah bekerja.
Dia menambahkan, sejatinya data ini harus dikerjakan oleh lurah. Hanya saja para lurah sampai hari ini belum punya ruang yang baik untuk mengawal data ini.”Sehingga secara administrasi kami dinas sosial memastikan mulai Januari 2024 lurah akan menjadi terdepan dan didampingi oleh tim PKH kita, memberikan pendampingan dan edukasi bagi warga yang misalnya tidak Terima, itu kenapa. Nanti akan dijelaskan oleh PKH.”tuturnya. (roy/tri)
JAYAPURA-Kondisi terbalik dialami oleh Orang Asli Papua (OAP) asal Port Numbay di Kota Jayapura. Meski masih banyak warga orang Asli Papua (OAP) yang perlu dan layak dibantu pemerintah melalui program Bansos dan PKH, namun nyatanya data OAP di Kota Jayapura yang menerima Bansos dan PKH tahap IV ini tidak sampai 1 persen dari jumlah penerima manfaat yang mencapai 22 ribu keluarga saat ini.
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Djong Makanuai mengakui adanya permasalahan itu, dan hal ini disebabkan karena data yang tidak akurat. “Kalaupun kita lihat banyak saudara-saudara pendatang yang menerima dan juga saudara kita orang asli Papua dan Port Numbay kurang, ini terjadi karena update data. Update data kita ini yang cukup bermasalah. Ini yang menjadi pesan pak walikota untuk kita kerja ,” kata Djong Makanuai, Kamis (30/11).
Lanjut dia, untuk bantuan yang disalurkan pemerintah pusat kali ini, jumlah penerima manfaat dari kalangan orang asli Papua hanya nol koma sekian persen dari jumlah penerima. Artinya data penerima manfaat ini, tidak mencapai 1 persen.
“Orang Port Numbai di 14 kampung ini hanya nol koma sekian persen yang mendapat bantuan ini, baik BLT maupun PKH,” bebernya.
Menurutnya, sampai hari ini data penerima manfaat ini cukup bervariasi. Bahkan ada juga penerima yang sudah meninggal dunia. Termasuk ada juga orang yang sudah bekerja.
Dia menambahkan, sejatinya data ini harus dikerjakan oleh lurah. Hanya saja para lurah sampai hari ini belum punya ruang yang baik untuk mengawal data ini.”Sehingga secara administrasi kami dinas sosial memastikan mulai Januari 2024 lurah akan menjadi terdepan dan didampingi oleh tim PKH kita, memberikan pendampingan dan edukasi bagi warga yang misalnya tidak Terima, itu kenapa. Nanti akan dijelaskan oleh PKH.”tuturnya. (roy/tri)
