JAYAPURA – Menjelang akhir tahun 2023, penyerapan anggaran berbagai program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua baru mencapai sekitar 70 persen lebih.
Hal itu disampaikan Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur pada acara kegiatan jalan santai dan olahraga bersama dalam rangka memeriahkan HUT Ke-52 Korpri, yang digelar di kawasan Istora Papua Bangkit, Selasa (28/11).
Dijelaskan Derek, keterlambatan ini disebabkan sebagian besar kegiatan SKPD ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Sebab alokasi anggaran lebih banyak di APBD perubahan daripada APBD induk.
“Penyediaan anggaran di APBD Perubahan bersumber dari Dana Silpa tahun 2022. Dimana dana Silpa tahun lalu dipakai atau direalisasikan pada perubahan antara Oktober sampai Desember,” ucap Derek kepada wartawan.
Derek menyatakan, anggaran APBD Induk tanpa digabung APBD perubahan akan dievaluasi segera untuk melihat serapannya di akhir November. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyerapan anggaran bisa mencapai target sebelum akhir tahun.
“OPD baru menerima alokasi APBD Perubahan tahun anggaran 2023 pada minggu lalu. Karena itu, kami akan bekerja keras untuk memastikan serapan anggaran baik induk maupun perubahan bisa mencapai target,” terangnya.
Derek pun optimis bahwa pada Desember, daya serap anggaran bisa mencapai 80 hingga 90 persen. Hal ini dikarenakan sebagian besar pekerjaan dan kegiatan kegiatan OPD ada di APBD Perubahan.
“Kita baru mau mengevaluasi melihat serapannya di akhir bulan ini (November-red). Harapannya pada Desember sudah bisa mencapai 90 persen,” pungkasnya. (fia/tri)
JAYAPURA – Menjelang akhir tahun 2023, penyerapan anggaran berbagai program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua baru mencapai sekitar 70 persen lebih.
Hal itu disampaikan Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur pada acara kegiatan jalan santai dan olahraga bersama dalam rangka memeriahkan HUT Ke-52 Korpri, yang digelar di kawasan Istora Papua Bangkit, Selasa (28/11).
Dijelaskan Derek, keterlambatan ini disebabkan sebagian besar kegiatan SKPD ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Sebab alokasi anggaran lebih banyak di APBD perubahan daripada APBD induk.
“Penyediaan anggaran di APBD Perubahan bersumber dari Dana Silpa tahun 2022. Dimana dana Silpa tahun lalu dipakai atau direalisasikan pada perubahan antara Oktober sampai Desember,” ucap Derek kepada wartawan.
Derek menyatakan, anggaran APBD Induk tanpa digabung APBD perubahan akan dievaluasi segera untuk melihat serapannya di akhir November. Hal ini dilakukan untuk memastikan penyerapan anggaran bisa mencapai target sebelum akhir tahun.
“OPD baru menerima alokasi APBD Perubahan tahun anggaran 2023 pada minggu lalu. Karena itu, kami akan bekerja keras untuk memastikan serapan anggaran baik induk maupun perubahan bisa mencapai target,” terangnya.
Derek pun optimis bahwa pada Desember, daya serap anggaran bisa mencapai 80 hingga 90 persen. Hal ini dikarenakan sebagian besar pekerjaan dan kegiatan kegiatan OPD ada di APBD Perubahan.
“Kita baru mau mengevaluasi melihat serapannya di akhir bulan ini (November-red). Harapannya pada Desember sudah bisa mencapai 90 persen,” pungkasnya. (fia/tri)
