"Yang kami pikir hanya bagimana dengan nasib anak-anak pengungsi Nduga yang ada di Sapalek ini agar mereka bisa tetap sekolah. Bisa menghitung, bisa membaca, menulis seperti anak-anak yang lainya, jadi waktu itu target dan fokus kami hanya disitu sebab mereka ini adalah korban atas situasi konflik," katanya.
Ketua Sinode GKI di tanah Papua, Pdt Andrikus Mofu, mengatakan dengan disatukan menjadi YPK, maka struktur ataupun program kerja kedepannya ditata secara baik. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kompetensi gereja dan tentunya dapat mendorong peningkatan pengelolaan pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas hingga perguruan tinggi di lingkungan YPK di tanah Papua.
Kepala Lurah Hamadi, Yohanes Fredi Raprap, menjelaskan kegiatan simulasi bencana dan cara pencegahannya harus diajarkan kepada anak-anak sekolah, agar anak-anak atau masyarakat sejak dini harus mengetahui apa saja yang perlu dilakukan pada saat terjadinya bencana itu terjadi.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Agustinus Sugiarto ditemui media ini saat mengikuti pelantikan anggota DPR Kabupaten Merauke periode 2024-2029 mengatakan bahwa Kepsek SD YPK Toray tersebut tidak diganti karena sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, pihak Yayasan Kristen dan orang tua siswa.
Menurut Joni, jumlah siswa dari 786 sekolah YPK yang terdata hingga saat ini kurang lebih 84.000 orang dan tengah menempuh pendidikan, serta kurang lebih 6.000 guru. “Sekolah YPK rata-rata siswanya hampir 80-85 persen merupakan orang asli Papua, karena memang tujuan kami memberikan kesempatan bagi generasi muda Papua untuk mendapatkan pendidikan layak,” ujarnya.
Perintah ini menyusul aksi pemalangan sekolah yang dilakukan oleh orang tua siswa sebagai bentuk kekecewaan kepada kepala sekolah yang jarang melaksanakan tugas dan tidak transparannya dalam pengelolaan 2 sumber dana tersebut.
Menurut Marthen Rumar, setelah bertemu dengan para orang tua siswa, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
‘’Tapi satu bulan penuh ini kepala sekolah sama sekali tidak masuk. Sementara anak-anak sebenarnya sudah melakukan simulasi UNBK tapi karena kepala sekolah tidak berada di tempat untuk tandatangan sehingga simulasi UNBK itu belum dilaksanakan sampai hari ini,’’ katanya.
Menurut Riana, saat ini siswa(i) SMKS YPK 1 Pariwisata aktif dalam sejumlah kegiatan luar sekolah. Hal ini dinilai baik untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengembangkan potensi pelajar, agar memiliki segudang pengalaman yang bisa saja bermanfaat dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.
Proses pelaksanaan debat Kandidat calon Ketua dan Wakil Ketua Osis disaksikan Kepala Sekolah, Dewan Guru hingga para siswa. Secara tidak langsung proses implementasi demokrasi tercipta pada kegiatan pemilihan tersebut.
