Melalui kunjungan ini tentu Bi Papua ada hal yang bisa diberikan kepada pelaku usaha di Kabupaten Jayapura. Apakah pelaku usaha di pasar maupun di rumah produksi, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Papua dan secara inklusifitas Bank Indonesia akan mendalami usaha budi daya sagu yang nantinya akan dinilai dari peningkatan kapasitas produksi dan sisi promosi.
Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Provinsi Papua, Likwan W Ayomi, menyebut hingga kini masih ada karyawan/buruh yang gajinya dibawah upah minimum provinsi (UMP).
“Dalam rangka peningkatan aset dan potensi SDM, maka diperlukan dukungan berbagai sektor salah satunya dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong memberikan pelatihan,” ucap Anwar usai membuka kegiatan pelatihan vokasi dan produktivitas.
Lanjutnya, bukan saja di Jayapura tetapi di seluruh Tanah Papua. Pihaknya sudah berkomitmen memberikan peluang kepada para pelaku usaha untuk bisa mengembangkan usahanya."Kami lihat sekarang ekonomi di Tanah Papua, berkembang karena adanya pelaku-pelaku usaha yang merupakan anak-anak muda, " jelasnya.
Diakuinya, terdapat puluhan UMKM yang akan berkumpul di festival tersebut sehingga Astra Motor Papua juga berada di acara tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap event lokal Papua dan terutama UMKM .
Pendiri Dailymove Ballet School, Yohanna Dian Herlina menjelaskan, dalam memperingati Hari Kartini, pihaknya melaksanakan beberapa kegiatan yang melibatkan anak-anak serta pelaku UMKM.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura Robert Awi, , mengatakan tiga ribu UMKM yang sudah mandiri meliputi usaha industri rumah tangga, aksesoris, usaha kios, minuman ringan dan usaha kue.
Ia mengaku kalau hari libur seperti Sabtu dan Minggu kedai kopi miliknya akan dipadati pembeli dan pendapatannya akan bertambah. Hotman mengaku dirinya sudah enam kali mengikuti Event Baku Timba tersebut, selain menambah pendapatannya, ini juga sebagai tempat untuk mempromosikan usaha kedainya itu kepada orang banyak.
“Kalau belum dibayarkan harus melapor, sehingga kami pihak pemerintah mendatangi perusahaan tersebut untuk menanyakan alasan atau kendala tidak memberikan THR kepada karyawannya,” ujarnya.
Uji Kompetensi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan dihadiri langsung Komisioner Pokja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah II, Agustinus Fatem beserta staf.
