Mereka bergeming lantaran mendesak petinggi tiga deklarator ULMWP yakni PNWP, NRFPB dan WPNCL untuk segera menjadwalkan kongres guna melakukan pemilihan Presiden ULMWP.
Mereka mempertanyakan proses pemilihan Presiden ULMWP yang telah berganti. Menurut mendemo ini cacat hukum karena tidak dilakukan lewat kongres. Massa pun mendesak agar petinggi organisasi ULMWP, WPNCL dan lainnya segera menggelar kongres untuk melakukan pemilihan ulang.
Sebab, menurut Kundrat Tukayo, salah satu tokoh Pemuda Adat Tabi, masyarakat Papua menginginkan ketenangan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dirinya meminta kelompok tersebut menghentikan lobi-lobi politik yang memperjuangan kemerdekaan bagi Papua.
Rencananya adalah IPWP akan menggunakan salah satu ruang pertemuan di gedung parlemen Inggris dan nama – nama di atas telah mengajukan surat ke Ketua House Of Mommon (DPR) Parlemen Inggris untuk minta izin menggunakan salah satu ruangan.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan informasi soal seruan atau himbauan dari ULMWP. Organisasi yang kata Kapolresta tidak terdaftar di Kesbangpol dan selama ini kerap melakukan aksi yang bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia.
Pada KTT ke II yang diadakan di Port Vila mulai 22 Agustus 2023 Lalu, struktur kepemimpinan baru telah dibentuk untuk melanjutkan perjuangan dari dalam West Papua sendiri.
Sebelumnya sejumlah kabupaten termasuk di Kota Jayapura juga dilakukan aksi demo untuk mendukung proses yang sedang berjalan. Pasca pengumuman ini Kota Jayapura terpantau adem ayem. Hanya saja meski demikian pihak keamanan masih terus memantau perkembangan dengan melihat peluang gangguan yang mungkin terjadi.
Namun diantara isu pokok tersebut satu isu yang juga hangat adalah terkait permohonan keanggotaan penuh oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang saat ini masih menjadi pengamat untuk masuk menjadi anggota penuh MSG.
“Kami eksekutor agenda pemerintahan sementara ULMWP wilayah Lapago, kita akan gelar aksi demo damai di Kantor DPRD Jayawijaya. Kami sudah ajukan surat pemberitahuan kepada Polres Jayawijaya, namun tidak diberikan izin,”ungkapnya di Wamena, Rabu (12/7) dalam releasenya.
