Diketahui, Sisprian telah berstatus tersangka dalam perkara dugaan suap importasi barang dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dalam proses penyidikan, KPK memerik
Kejadian berulang tanpa jejak pencuri ini memunculkan dugaan keterlibatan makhluk gaib yang dikenal masyarakat sebagai tuyul. Sebagai bentuk protes dan peringatan, warga memasang spanduk bertuliskan pesan kepada pemilik
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Andry mengatakan nilai tabungan masyarakat Papua hingga Februari 2026 mencapai Rp23,4 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yan
Salah satu warganet menuliskan bahwa fasilitas di Otonom dibangun menggunakan anggaran negara, bukan milik kelompok tertentu. “Mamayoo, mati minum sampe nekat skali. Fasilitas di Otonom bukan dibangun pakai uang kas suku
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Warsono, mengatakan layanan penukaran tersebut merupakan bagian dari program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2026 guna memastikan ketersediaan uang
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan uang itu diamankan dari penguasaan empat orang sebagai tersangka, di antaranya Sudewo selaku Bupati Pati, Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo Kecamatan Jakenan, Sumarjio
Kata Kapolres, saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman untuk terus mengungkap fakta-fakta lain mengenai kasus ini. Menurutnya, polisi juga tengah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika me
“Jadi kita sedang dalami untuk peredaran uang palsu yang sudah beredar di Timika kita sedang membuat surat edaran kepada masyarakat di mana titik-titik itu yang disebarkan, dan apabila masyarakat mendapati uang palsu ter
Dalam postingan di platform media sosial X, BI mengimbau masyarakat untuk tidak percaya pada berita tersebut. "Hoaks: BI tidak menerbitkan uang Rupiah edisi 80 Tahun Kemerdekaan RI!" tulis B.
Faturachman juga mengajak masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri dan mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Dengan demikian, masyarakat dapat membantu meningkatkan perputaran perekonomi
Adapun empat pecahan uang kertas yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/105/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1992, dan masih dapat ditukarkan hingga batas waktu.
“Guna mendukung penyaluran uang tunai ke masyarakat, kami juga telah mengoptimalisasi pengisian 256 unit ATM/CRM (ATM setor tarik) Bank Mandiri di Region XII Papua yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus di seluruh Indonesia sejak awal bulan ini hingga saat libur Lebaran,” kata Wisnu Jatmika di sela-sela buka puasa bersama Jurnaslis di lantai empat Kantor Bank Mandiri Kota Jayapura
Kata Yonathan, jika sudah ada indikasi uang palsu, maka besar kemungkinan bukan terjadi hanya di satu titik saja, melainkan sudah tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar lebih teliti dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu tersebut.
Mereka pun memesan pelayanan di bar yang Rahul kelola hingga tagihannya mencapai Rp3,8 juta. “Ketika membayar salah seorang pria yang mengaku sebagai dokter bhayangkara itu membayar uang cash senilai 3 juta yang ternyata palsu,” ungkap Rahul.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman mengatakan, maksimal penukaran per orang Rp 4.3 juta terdiri yakni pecahan Rp 50 ribu jumlah 30 lembar (bilyet) nominal Rp 1.5 juta, pecahan Rp 20 ribu jumlah 25 lembar nominal Rp 500 ribu, pecahan Rp 10 ribu jumlah 100 lembar nominal Rp 1 juta.
Ia menekankan pentingnya menjaga dan merawat rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, serta meningkatkan kesadaran untuk mencintai, bangga, dan paham tentang rupiah.
Jika dicermati, penyebaran uang palsu atau Upal ini awalnya diungkap terjadi di dalam Perspustakaan UIN Makassar dan kini terus berproses. Namun terkait dengan penemuan uang palsu di Sulawesi Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua menyatakan belum mendapatkan informasi beredarnya uang palsu ini hingga ke Papua.
“Selain itu sampai dengan November 2024 kami juga melakukan penarikan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan Uang Layak Edar (ULE) mencapai Rp10,68 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp9,6 triliun," ujarnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Faturachman, mengatakan oleh sebab itu pihaknya kini sedang gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha dan anak sekolah.
Acara dibuka Kristijanindyati Puspitasari selaku Kepala Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Papua. Puspitasari menyatakan Provinsi Papua memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar, sehingga bisa diolah menjadi produk-produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) berkualitas.
Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Fajar Sadiq mengatakan, saat ini meskipun belum banyak yang melapor terkait penyebaran uang palsu tersebut namun pihaknya tetap melakukan pendalaman untuk mengungkapnya.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Mimika, AKP Fajar Zadiq mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan teliti dalam menerima uang. AKP Fakar menyebutkan, uang palsu kini mulai beredar di kota Timika. Hal ini lantaran beberapa waktu lalu pihaknya berhasil mengamankan 3 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu.
Ha tersebut diungkapkan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Thomy Andryas mengatakan, bahwa upaya antisipasi penanganan uang palsu telah dilakukan pihaknya, bersama semua stakeholder Terkait dari empat provinsi yang ada yakni Papua Induk ( Papua), Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman menjelaskan, upaya BI dalam mempertahankan kedaulatan rupiah harus menempuh waktu setidaknya 7,5 jam perjalanan yang ditempuh dengan berbagai moda transportasi baik darat, udara maupun sungai.
Pertama, aktivitas itu dilakukan bukan untuk melakukan spekulasi. Hal ini terkait dengan aktivitas jual beli forex yang dilakukan pasar sekunder. Kedua, terdapat kebutuhan transaksi untuk menjaga nilai mata uang yang terus jatuh. Hal itu dipersamakan dengan kebutuhan investasi.
