Friday, January 23, 2026
28 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

Tambang

WNI China Menyalahgunakan Visa

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua, Kombes Pol. I Gusti Gede Era Adhinata, mengungkapkan bahwa operasi pengungkapan tambang ilegal ini dilakukan sejak Mei 2025. Selama beroperasi sekitar tiga bul

Penambangan Ilegal di Keerom Libatkan Warga Negara Asing

Lokasi tambang yang dimaksud berada di Kampung Kalipur, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Dari hasil operasi ini, enam orang ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas empat warga negara asing (WNA) asal China dan dua wa

Longsor, 7 Karyawan PTFI Terjebak di Terowongan Bawah Tanah

Dikabarkan, terdapat 7 karyawan PTFI yang terjebak di area tambang Underground milik Freeport saat peristiwa terjadi. Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman membenarkan peristiwa tersebut.

Tambang Ilegal Diduga Rugikan Negara Rp 300 Triliun

“Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo.

Prabowo Sesumbar Bakal Tumpas Jenderal Bekingi Tambang Ilegal

Puan memastikan, DPR akan berada di barisan pendukung pemerintah. Mengingat, Presiden Prabowo mengungkap laporan bahwa masih terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.

Soal Tambang Ilegal di Kampung Wakia, Harus Dibicarakan Dengan Pemprov

Sebab, kata Petrus segala hal yang berkaitan dengan tambang baik ilegal maupun legal tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mimika.

Belasan Tambang Rakyat di Papua Belum Sumbangkan PAD

Plt Kepala Dinas ESDM, Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua, Beni Pekei menyampaikan, belasan tambang rakyat itu beroperasi di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen dan Kabupaten

DPRK Ajak Pemkab Mimika Bahas Praktek Tambang Ilegal

Pasalnya, wilayah itu hingga kini masih ternyata masih menjadi lahan basah bagi sebagian oknum pengusaha untuk memanfaatkan sumber daya mineral yang ada. Hal ini pun menjadi sorotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupate

Izin Pertambangan Dikeluarkan Pusat, Daerah Tak Punya Kewenangan

Sebagaimana pengaturan aktivitas pertambangan secara menyeluruh diatur dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009. Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2020 ini mengubah secara

Jangan Ditawar, Cycloop Harus Steril dari Tambang

Karena itu masyarakatnya dengan tegas menolak keberadaan tambang tersebut di lakukan di kawasan Cycloop. Aksi demonstrasi pun telah dilakukan masyarakat setempat dan mahasiswa Kantor Bupati Jayapura. Dengan tujuan Pemeri

Latest news

- Advertisement -spot_img