Kali ini, Freeport menggandeng tim Inspektur Tambang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dalam misi penyelamatan itu. Vice President Corporate Communications PTFI, Katri Krisnati dalam k
Gunhar menilai, pemerintah terlalu tergesa membuka kembali izin tanpa kajian matang terkait suara masyarakat adat maupun dampak lingkungan jangka panjang. Ia menekankan, kewenangan pemerintah daerah terbatas hanya pada p
“Untuk update evakuasi tujuh karyawan yang terjebak di PTFI ini hari kedelapan bahwasannya sampai dengan hari ini masih belum ada yang berhasil dievakuasi namun proses evakuasi masih dilaksanakan,” jelas Kapolres kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menegaskan komitmennya untuk mendorong penertiban tambang ilegal yang masih marak beroperasi di sejumlah wilayah di Papua. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRP, Albert Meraudje, yang
Dijelaskan, Tim Tanggap Darurat PTFI bekerja tanpa henti membuka akses ke lokasi yang diduga menjadi titik keberadaan pekerja. Dengan mengerahkan alat berat, bor, hingga drone, tim berjuang menembus material basah yang m
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua, Kombes Pol. I Gusti Gede Era Adhinata, mengungkapkan bahwa operasi pengungkapan tambang ilegal ini dilakukan sejak Mei 2025. Selama beroperasi sekitar tiga bul
Lokasi tambang yang dimaksud berada di Kampung Kalipur, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Dari hasil operasi ini, enam orang ditetapkan sebagai tersangka, terdiri atas empat warga negara asing (WNA) asal China dan dua wa
Dikabarkan, terdapat 7 karyawan PTFI yang terjebak di area tambang Underground milik Freeport saat peristiwa terjadi. Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman membenarkan peristiwa tersebut.
“Setelah ini kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya mendapat laporan dari aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal, dengan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” kata Prabowo.
Puan memastikan, DPR akan berada di barisan pendukung pemerintah. Mengingat, Presiden Prabowo mengungkap laporan bahwa masih terdapat 1.063 tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
