Plt Kepala Dinas ESDM, Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Papua, Beni Pekei mengatakan beberapa investor sudah masuk, namun barus sebatas eksplorasi dan belum melakukan produksi. “Sejauh ini potensi tambang di Papua sebat
“Saya harus sampaikan bahwa dari lima IUP yang beroperasi, yang punya RKAB itu hanya satu IUP yang beroperasi. Yang lainnya di 2025 belum mendapatkan RKAB,” tutur Bahlil di Kantor Presiden. Dia juga menceritakan bahwa Pr
Pencabutan empat IUP ini menjadi setitik kabar baik dan salah satu langkah penting menuju perlindungan Raja Ampat secara penuh dan permanen dari industri nikel yang mengancam lingkungan hidup dan ruang-ruang hidup masya
Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil. PT Anugerah Surya Pratama, perusahaan Penanaman Modal Asing asal Tiongkok, diketahui melakukan keg
Bahlil melihat ada kearifan-kearifan lokal yang belum disentuh dengan baik dalam pelaksanaan aktivitas pertambangan. Disisi lain, Bahlil mengungkapkan terdapat aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan pembangunan smel
Selain merusak lingkungan, dampak dari aktivitas ini ternyata juga diakui sebagai salah satu pemicu utama tingginya angka malaria di Timika. Pernyataan ini secara mengejutkan disampaikan oleh Bupati Mimika, Johannes Rett
Puluhan warga Toraja yang ada di Merauke yang berkumpul di bagian Cargo Bandara tersebut terharu saat peti jenazah diturunkan dari atas mobil jenazah. Luther Pongsibidang, paman dari korban yang datang mengantar jenazah
Menurut Gubernur Ramses, pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus dilakukan dengan bijak demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Penjabat Gubernur, dirinya
Karena itu dia berharap kepada pemerintah supaya mengontrol setiap aktivitas tambang emas ilegal yang ada di Kota Jayapura. Kalau seandainya itu hanya sebatas aktivitas galian C maka lokasi-lokasi tersebut juga harus ditetapkan melalui aturan. Jadi kalau sebuah wilayah sudah dikonversi sebagai daerah untuk usaha galian C itu boleh, tapi kalau itu merupakan daerah hutan lindung maka tidak diperbolehkan sama sekali.
Terkait ini, Valentinus menyebutkan bahwa sebelumnya juga telah dilaksanakan rapat bersama kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika. “Jadi dalam waktu dekat kita akan rapat dengan para kepala distrik untuk membahas hal tersebut terkait penyelesaiannya,” ungkap Valentinus.
