Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan darah bagi siswa-siswi SMP Negeri Tsinga ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini penyakit menular seperti HIV, sifilis, dan malaria pakum yang berisiko terhadap
Selanjutnya, untuk mengantisipasi aksi susulan, Kapolsek Mimika Baru, AKP Putut Yudha Pratama mengatakan bahwa anggota Polsek Mimika Baru, Bripka Herman langsung mengambil langkah dengan melakukan mediasi yang diikuti ol
Yang mana Wakil Bupati Jayapura, langsung melaunching program MBG kedua di sekolah Kristus Baik dan SMP Negeri 2 Sentani. Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yocku menjelaskan terkait dengan program MBG tahap kedua baru dila
  Kepala SMPN 2 Kota Jayapura, Dorthea Caroline Enok mengatakan, keputusan ini merupakan hasil rapat besar yang telah dilaksanakan antara pihak sekolah dan orang tua siswa pada 17 Januari 2025 lalu. Dalam rapat tersebut
Selanjutnya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Biak Kota, Melkianus Swabra, S.Pd, digantikan oleh Pieter Rumbrawer, S.Pd, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Numfor Barat. Sementara itu, Kepala Sekolah
  Kebijakan ini sebagai langkah dalam mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kota Jayapura Tahun 2025-2030 dalam peningkatan akses Kesehatan dan kualitas Pendidikan untuk Sumber Daya Manusia yang unggul di Kota Jayapura. Kare
Dana itu diberikan dengan harapan untuk membantu para siswa melunasi segala kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Namun apa jadinya jika anggaran yang gelontorkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pen
  Begitu juga dengan kebijakan Pemkot Jayapura yang memberikan BOS daerah untuk siswa-siswi kurang mampu, tetapi pada kenyataannya paling tinggi hanya 50% siswa dari setiap sekolah itu yang menggunakan dana itu untuk ke
SMP Negeri 1 Sentani tahun ini telah menerapkan kurikulum Merdeka bagi siswa-siswi kelas VII dan VIII, sementara untuk kurikulum 13 tahun ini juga berakhir. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sentani, Hariyati Sokoy mengakui,
  Terkait dengan adanya penolakan dari beberapa pelajar di Kota Jayapura yang dituangkan melalui aksi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, pelajar tingkat SMP-SMA menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
