Kegiatan yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Papua melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) UKBI itu digelar selama dua hari yakni mulai 19-20 Agustus 2024 kemarin.
  Kepala bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura, Nurjaya mengatakan, dari data yang dimiliki pihaknya rapor pendidikan pada satuan pendidikan SMA dan SMK di Kota Jayapura, dari tahun ke tahun mengalami progres yang baik.
  Kepala Bidang SMA SMK Kota Jayapura, Nurjaya menjelaskan, program yang dilakukan pihaknya terutama yang berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di jenjang SMA SMK di Kota Jayapura.
 Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilat mengatakan, kegiatan dengan melibatkan ribuan peserta didik dari berbagai sekolah di kota Jayapura merupakan bagian dari upaya pemerintah kota Jayapura untuk mengobarkan semangat dan rasa nasionalisme agar tertanam di jiwa generasi muda terutama para pelajar baik di tingkat SD SMP dan SMA SMK di wilayah kota Jayapura.
 Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilat, yang dimintai tanggapannya mengaku sangat sedih dengan kondisi saat ini. Pasalnya meskipun pemerintah termasuk aparat TNI-Polri berjuang keras untuk memberantas peredaran narkotika, namun peredaran ini seperti sulit diberantas.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Fredy Wamu menyatakan dalam Pilkada ini tentunya suara dari pemilih pemula juga harus diperhitungkan karena jumlah mereka juga cukup banyak, khususnya untuk siswa SMA/SMK yang ada di 8 Kabupaten, sementara untuk mahasiswa di Jayawijaya cukup memadai dari beberapa kampus di Wamena
Menurut Benedicta nantinya aka nada hari minum tablet tambah darah setelah bersepakat dengan kabupaten dan sekolah-sekolah khusus remaja-remaja putri yang ada di SMP dan SMA-SMK.
"SMK 5 ini punya jurusan multimedia, kita akan berkolaborasi dengan mereka. Kita akan berikan pemahaman dan meningkatkan kapasitas murid di bidang teknologi," kata Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri A. Yudianto, kepada wartawan.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo menjelaskan bahwa ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk mengikuti penerapan terkait tek- nologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan.
Dikatakan jika tahun ajaran 2025/2026 mendatang, siswa yang mendaftar tidak bertambah maka sekolah terancam tutup. Pasalnya, jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut saat ini tinggal 80an orang. Sementara, suatu sekolah layak beroperasi jika jumlah siswanya diatas 60 orang. Apalagi, siswa yang banyak saat ini adalah siswa kelas XII. "Iya, terancam tutup kalau siswanya dibawah 60 orang. Tapi. Sekarang masih 80-an orang," katanya.
