Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Provinsi Papua yang diwakili Plt Sekda, Suasana Wanggai, Ketua Yayasan Gema Valentine Papua, Nerlince Wamuar Rollo selaku penanggung jawab SMA UTC, Pangdam XVII Cenderawasi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikdaya) Biak Numfor, Kamaruddin, S.Pd, segera turun tangan ke lokasi bersama jajaran Polres dan Polsek setempat untuk bertemu dengan warga yang melakukan pemalangan. Warga m
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Wamena Kornelia Alomau mengatakan kegiatan hari terakhir diisini dengan materi wawasan wiyata mandala, bagaimana profil lulusan, cara belajar dan kurikulum yang akan dit
Ignas Babaga mengungkapkan, berbagai laporan dari kampung baik dari kepala kampung maupun masyarakat menyampaikan kondisi Pendidikan di kampung-kampung yang nota bene sebagian besar penghuninya adalah orang asli Papua.
Wakil gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa saat melepas kedua pelajar itu mengatakan, sebanyak 6 siswa siswi yang direkrut untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional.
Antrean mengular hampir di tepi jalan, arus lalu lintas pun menjadi terhambat karena lalul lalang dari warga yang hendak masuk ke halaman toko, membeli seragam sekolah bagi anak-anak mereka.
Di SMAN 7, selama kegiatan MPLS, para siswa akan mendapatkan materi pengenalan visi dan misi sekolah, pengenalan warga sekolah, pengenalan ekstrakurikuler seperti pramuka, futsal, literasi, dan kegiatan keagamaan, serta
SK tersebut diserahkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Zakarias Mailoa, ST.,MM, di gedung Axioma Dikdaya Biak Numfor, Kamis (10/7), didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kamaruddin, S.Pd, Koordinator Peng
‘’Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya narkoba dan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran Narkoba,’’ kata Kapolres Merauke AKBP Leoardo Yoga, SIK melalui Kau
Sidak yang dipimpin oleh Anwar Akbar M., SE., M.H, selaku Anggota Komisi III sekaligus Ketua Bappemperda DPRK Biak Numfor, ini bertujuan untuk menindaklanjuti instruksi Pemerintah Daerah (Pemda) terkait larangan pungutan
