Berdasarkan pantauan media ini, aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari polisi, TNI dan juga sejumlah anggota Brimob. Para peserta aksi hanya diizinkan oleh pihak keamanan melakukan aksi demonstrasi damai itu di jalan masuk menuju pemukiman Pos Tujuh Sentani. Aksi demo damai ini berakhir setelah para peserta membacakan beberapa poin tuntutan mereka.
"Artinya ada lebih dari 50.000 kendaraan yang menggunakan fasilitas umum milik pemerintah yang tidak membayar pajak. Itu mulai dari roda dua, roda empat dan roda enam, plat merah, plat kuning ataupun plat hitam milik pribadi,"ujarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura melalui sekretaris dinas, Cristian Mahuway mengatakan, porsi anggaran terbesar yang diberikan ke Bidang Bina Marga, untuk membiayai sejumlah program dan kegiatan fisik di Kabupaten Jayapura. Di mana nilai anggaran yang disiapkan sebesar lebih dari Rp 72,6 miliar.
Namun demikian, DPRD Kabupaten Jayapura belum memutuskan atau mengusulkan tiga calon Pejabat Bupati Jayapura untuk masa transisi 2023-2024, sebelum pemilihan bupati definitif pada Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.
Penyerahan Surat Keputusan itu dilakukan secara langsung oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, disaksikan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan peserta apel.
Saluran drainase yang ada dibahu kiri dan kanan jalan dipastikan tidak lagi berfungsi normal. Sebab saluran drainase tersebut susah dipenuhi lumpur dan sampah plastik. Dimana kondisi ini telah memicu terjadinya penyumbatan pada saluran drainase itu.
"Dari Bupati mengusulkan Ibu Hanna, sementara dari Pak Gubernur Lukas Enembe telah mengusulkan Jan Jap Ormuseray, sebagai calon Penjabat Bupati Jayapura pada masa transisi 2023 sampai 2024," kata Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Jayapura, Patrinus Nelson Sorontouw, Sabtu (5/11).
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura, David Zakaria mengapresiasi langkah pihak kepolisian, yang telah bekerjasama dengan masyarakat membangun lahan kebun tani untuk program ketahanan pangan. Hal ini tentunya sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Jayapura, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura.
"Harusnya batas waktu untuk menindaklanjuti temuan dari BPK itu sudah selesai. Namun mungkin ada halangan atau berbagai hal kita tidak tahu juga," kata Meyer Suebu, Kamis (3/11).
Bahkan kendaraan-kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Jayapura ini tercatat sudah cukup lama dikuasai oleh beberapa mantan aparatur sipil negara (ASN) yang pernah berdinas di sejumlah kantor pemerintah di Kabupaten Jayapura.
