Kondisi ini memang sangat miris, apalagi masalah itu ada di wilayah pusat pemerintahan Kota maupun Provinsi Papua. Seperti yang disampaikan oleh koordinator Komunitas Papua Hei di Jayapura, Lidya Yohana, di sekitar wilayah Kodam lama ada sekitar 40- 50 anak yang mereka bina. Dimana saat ini mereka tidak mengenyam pendidikan dengan baik. Bahkan ada yang sudah usia sekolah, tetapi tidak bersekolah.
Sofian Korwa, Kepala Kelurahan Samofa, menegaskan bahwa langkah-langkah strategis telah mulai diambil oleh pihak kelurahan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu inisiatif yang sedang dilakukan adalah membuka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan lokasi UMKM "Sa Mau Faa".
Menurut Joni, jumlah siswa dari 786 sekolah YPK yang terdata hingga saat ini kurang lebih 84.000 orang dan tengah menempuh pendidikan, serta kurang lebih 6.000 guru. “Sekolah YPK rata-rata siswanya hampir 80-85 persen merupakan orang asli Papua, karena memang tujuan kami memberikan kesempatan bagi generasi muda Papua untuk mendapatkan pendidikan layak,” ujarnya.
Memang benar tidak memungut biaya sepeserpun untuk pendaftaran masuk sekolah setiap tahun ajaran baru. Bahkan sama sekali tidak memungut uang SPP setiap bulannya, termasuk uang komite maupun uang gedung atau uang pembangunan sekolah.
Selain faktor guru yang jarang berada di tempat dan fasililtas yang belum memadai di wilayah tersebut, faktor lainnya adalah kurangnya pendampingan dari orang tua ketika anak tersebut berada di rumah.
Perintah ini menyusul aksi pemalangan sekolah yang dilakukan oleh orang tua siswa sebagai bentuk kekecewaan kepada kepala sekolah yang jarang melaksanakan tugas dan tidak transparannya dalam pengelolaan 2 sumber dana tersebut.
Kepala Sekolah SD YPPK Santo Yakobus Honelama Wamena Maria Doreti Kusuma Prawati, S.Pd SD, M.Pd, menyatakan pasca bentrokan antara kedua kelompok masyarakat kemarin , kini pihaknya sudah aktif kembali melakukan aktifitas belajar mengajar di sekolah, namun yang menjadi kendala di hari pertama ini tak semua siswa masuk sekolah.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura, Abdul Majid mengatakan, kegiatan pelatihan dan pembekalam ini penting karena memang pengurus OSIS atau ketua OSIS di masing-masing sekolah merupakan pemimpin di sekolahnya, sehingga mereka bisa memberikan pengaruh baik kepada teman-temannya di sekolah masing-masing.
Direktur YPPK FA Kota/Kabupaten Jayapura, Ferdinando Lase, S.Kom mengatakan kegiatan Insklusif merupakan salah satu sistem layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan untuk bisa belajar bersama dengan anak-anak umum pada sekolah-sekolah umum.
Upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan Narkoba, sekolah-sekolah di Kota Jayapura dan Papua pada umumnya terus bersinergi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua.
