Pada kategori Bintara, terdapat rincian lebih lanjut, di mana 570 orang mendaftar untuk Polisi Tugas Umum, 99 orang untuk Brimob, 6 orang untuk Polair, dan 10 orang untuk Bintara Kompetensi Khusus, dengan berbagai latar belakang kompetensi, seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tata boga, ciber, dan akuntansi.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua menginisiasi program tumbuh kembang anak berbasis keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Papua, Sarles Brabar, mengatakan program ini didorong untuk penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua. Tapi juga merupakan bagian dari Asta Cita Kemeterian Kependudukan dan Pembangunan keluarga/BKKBN.
Menurut Ni Nyoman Antari, secara keseluruhan untuk puskesmas telah siap seperti sumber daya manusia (SDM) di mana para tenaga medis sudah terlatih melakukan pemeriksaan tersebut.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MSi menyatakan dalam konteks memantapkan proses manajemen ASN di Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah daerah bersama jajaran pimpinan OPD melakukan audiensi pertemuan dengan Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Menurutnya, permasalahan yang lebih kompleks dan mendesak adalah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Mathius menegaskan bahwa isu HAM adalah akar dari berbagai persoalan di Papua, yang muncul akibat dinamika ekonomi dan politik sejak 1962 hingga saat ini. Konflik yang berkepanjangan tersebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa yang tidak bersalah.
Guru Besar Ilmu Sosiologi Pedesaan, Uncen Prof. Avelinus Lefaan, MS mengatakan, pemerintah daerah harus berani membangun dari desa atau kampung. Hal ini tentunya sudah melalui kajian mendalam, salah satunya yang pernah dilakukan oleh pakar pembangunan dan Ekonomi, dunia asal Inggris, Robert Chambers.
Sekolah ini dirancang agar lulusannya siap kerja. Karena itu, di sekolah tersebut sudah dilengkapi dengan bengkel kerja mulai dari, tata rias, kursus menjahit, tata boga, tata busana, kecantikan, kriya kayu, otomotif, asesor.
Hal ini dikatakan Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani Entis Sutisna, dalam acara Family gathering menutup tahun pelayanan 2024 dan mengawali tahun pelayanan 2025 di Wisata OKA Pantai Hamadi, diikuti segenap Tukang Ledeng Jayapura beserta keluarga, pensiunan dan dihadiri Komisaris Utama Dr. Hana S. Hikoyabi, SPd, MKP, Komisaris Robby K. Awi, SE, MM, Direktur Umum Syors H. Ondi, SE dan Direktur Teknik Yan P. Nasadit, ST. Sabtu (18/1)pekan kemarin.
Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja OPD dalam menjalankan program-program sesuai petunjuk teknis yang sudah ditentukan. Menanggapi hal ini, Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima informasi tersebut dan akan diupayakan sesuai dibutuhkan.
Kadis Hub Kota Jayapura, J. Sitorus menjelaskan bahwa saat ini instansinya hanya memiliki 69 pegawai yang terdiri dari ASN 40 orang sedangkan non ASN 29 orang. Menurutnya jumlah tersebut belum cukup untuk memaksimalkan tugas dan fungsinya di beberapa bidang.
