Saat ini, lanjutnya, hanya dua rumah sakit yang belum bekerja sama sehingga bayi-bayi yang lahir di rumah sakit tersebut tidak langsung memiliki KIA. "Kedua rumah sakit itu adalah RSUD Jayapura dan RSUD Abepura, namun kami masih terus berkomunikasi agar kedua rumah sakit juga dapat melayani KIA," kata Raymond Mandibodibo.
Menanggapi hal itu, Direktur RSJ Abepura dr. Guy Yana Emma Come, menegaskan, akan berupaya untuk terus membenahi pelayanan di RSJ Abepura. Adapun untuk masalah tempat tidur pasien, diakui memang untuk pasien dengan diagnosa akut, pihaknya tidak menaruh kasur.
Menurut Ramses, seperti pelayanan di rumah sakit jiwa di mana masih terlihat pelayanan belum optimal. "Masih jauh dari manusiawi mulai dari persoalan makanan lalu juga ada tadi permasalahan terkait honorer yang belum terakomodasi sehingga nanti kami akan cek dan selesaikan,” ujarnya.
Nevile menjelaskan, sepanjang izin operasional belum ada maka rumah sakit yang sudah dibangun tersebut belum bisa digunakan. ‘’Kemarin kita memang tunggu dulu strukturnya untuk bisa mengajukan izin opoerasional, dan struktur dan pejabatnya sudah ada sehingga kita baru mengajukan izin operasionalnya,’’ jelasnya.
Edaran penggunaan masker ini dikeluarkan Selasa (3/9) kemarin pasca beredar edaran semua tenaga medis, pasien maupun pengunjung RSUD Abepura harus menggunakan masker. "Memang sampai saat ini belum masuk ke Papua, tapi kami antisipasi jangan sampai terlena seperti Virus Corona," ujarnya.
Dalam satuan bangunan yang ada memiliki 3 blok hunian utama, yaitu block A, gedung bagian utara, blok B bagian barat dan blok C di bagian Selatan Kota Jayapura atau bagian belakang dari bangunan tersebut.
Dr. Ance menyampaikan bahwa semua kerusakan yang terjadi pada, Rabu (3/7) kemarin, sedang dalam proses diperbaiki oleh pihak RS. Dari perhitungan sementara, untuk biaya perbaiki kerusakan yang terjadi di RS itu sedikitnya mencapai Rp 100 juta.
Akibatnya beberapa fasilitas milik Rumah sakit diantaranya beberapa unit komputer di loket pendaftaran dan di apotek hancur dirusak massa. Selain itu sekelompok orang itu juga melempari kaca bagian depan dengan batu, termasuk dibagian kanan rumah sakit itu, dan masih banyak bagian lainnya sehingga menyebabkan kehancuran, kaca berserakan dimana-mana.
Adapun tuntutan dari Aksi tersebut yang tertuliskan di spanduk tersebut, diantaranya sebagai berikut, Pertama, Meminta kementerian kesehatan RI segera menyelesaikan pembayaran tanah adat mereka. Kedua, segera menghentikan pembangunan RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan RI diatas tanah adat. Ketiga, Kemenkes RI tidak boleh menjadi mafia diatas tanah adat milik kami.
Dijelaskan, upaya yang dilakukan dalam meminimalisir malaria yakni meningkatkan petugas mikroskopis malaria di Puskesmas dan Rumah Sakit (RS), dengan memberikan pelatihan mikroskopis malaria yang merupakan petugas laboratorium Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Jayapura.
Robby mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir, sebab Pemerintah Provinsi Papua telah merespon isu tersebut dengan serius. "Gubernur langsung printahkan untuk tanggulangi masalah stok obat ini, dan kami sudah urus semuanya," kata Robby.
Selain untuk memeriahkan ulang tahun rumah sakit, Bakes donor darah itu juga digelar dalam rangka mendukung Beyond Trust Presisi 2024. Hal ini merupakan intruksi Kapolri Listyo Sigit, untuk mentransformasikan tingkat kepercayaan publik yang telah dibangun menjadi rasa percaya dan loyalitas dengan berupaya melampaui harapan masyarakat terhadap Polri.
Uskup Yan You menegaskan meski RS. Dian Harapan dikelola Yayasan Katholik, namun untuk pelayanan terbuka untuk semua orang. "Meskipun dikelola katholik, tapi tidak ada pembatasan untuk semua, karena semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," tegas Uskup Yan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan juga di Puskesmas-puskesmas di Kota Jayapura tetap berjalan normal seperti biasa.
Dia memastikan, tidak ada pengaruh yang terjadi sejauh ini sejak manajeman RSUD Jayapura menyatakan putus hubungan dengan Pemkot Jayapura. Meski sebelumnya yang dikhawatirkan faskes yang ada terjadi penumpukan pasien. Namun nyatanya sampai saat ini masih dapat ditangani dengan baik.
Danrem menjelaskan bahwa Rumah Sakit LB Moerdani ini merupakan rumah sakit modular yang dibangun dalam waktu yang siangkat dan cepat. Karena tidak menggunakan kontruksi tembok, karena pada tahun 2019-2020 terjadi pandemi Covid.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Dr Silwanus A Sumule, SpOG (K)., MH.Kes, menyebut ini kali kedua pihaknya menjalin kerjasama dengan rumah sakit yang ada Provinsi Induk untuk program Kartu Otsus Sehat (Ko-Sehat).
RS Mata JEC-Orbita @ Makassar adalah rumah sakit kelima dan yang terbaru dalam ekosistem eye care leader di Indonesia, JEC Eye Hospitals and Clinics; dari total lima belas cabang di Tanah Air (baik kategori rumah sakit maupun klinik). Pembukaan RS Mata JEC-Orbita @ Makassar serangkai dengan peringatan hari ulang tahun JEC Eye Hospitals and Clinics yang ke-40 pada 1 Februari lalu.
Petronela mengungkapkan, pelayanan Poli Jantung ini untuk mempermudah pasien atau masyarakat yang ingin berobat atau memeriksakan kesehatan jantungnya tanpa harus keluar ke Papua atau Kabupaten Jayapura, karena di Kabupaten Jayapura khususnya di RS Yowari sudah melayani poli jantung.
Belajar dari pengalaman pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah sebelum-sebelumnya, banyak beredar informasi caleg gagal yang berujung depresi. Bahkan, banyak diantaranya mengalami gangguan jiwa yang tidak bisa mengontrol diri, berkeliaraan di jalanan menjadi orang gila.
Pj Gubernur Papua Pegunungan menilai jika pembangunan Rumah Sakit Pratama ini melalui DAKyang telah dialokasikan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemprov Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya berniat untuk menata dan melakukan langkah-langkah sehingga terjadi pelayanan dasar di RS yang telah dibangun ini.
Pelanggaran HAM berat yang dimaksud Emanuel sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1), UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan Internasional tentang hak ekonomi sosial dan budaya.
Karumkit RS Bahayangkara Jayapura, Kompol Arif Tria, mengungkapkan bahwa selama perayaan natal dan juga tutup tahun, hingga awal Januari 2024 pelayanan di RS Bayangkara berjalan seperti biasa. Selain itu, selama perayaan natal RS. Bhayangkara juga akan menyediakan armada penjemputan pasien.
Adapun 10 jenis layanan prioritas kesehatan yang diampu yakni pelayaan kesehatan jantung, kanker, stroke, kesehatan ibu dan anak, diabetes mellitus, uronefrologi, gastrohepatologi, respirasi dan tuberkulosis, penyakit infeksi emerging (PIE), dan kesehatan jiwa.
“Dalam kegiatan ini, kita (RS Provita-red) menjadi tuan rumah. Dengan memfasilitasi para dokter spesialis bedah, perawat kamar bedah dan juga dokter umum. Untuk belajar tentang operasi menggunakan alat bedah minimally invasive atau dengan alat Laparoskopi,” terang Fansca kepada Cenderawasih Pos, Jumat (17/11).
"Tiga hari yang lalu, sejujurnya saya sudah diperbolehkan keluar dari General Hospital Singapore. Namun, belum bisa pulang ke tanah air karena masih menjalani rawat jalan guna memastikan kondisi saya pulih sepenuhnya," kata Luhut dalam unggahan di Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, dikutip Minggu (19/11).
Menanggapi hal itu, Direkur Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura dr. Guy Ema Come, M.P menyampaikan terkait hal teknis penjaringan ODGJ, menjadi kewenangan Dinas Sosial, Kota Jayapura. Pihak Rumah Sakit Jiwa Daerah Abepura hanya berwenang untuk penanganan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame menyampaikan secara prinsip penyerapan tenaga kerja untuk RS Vertikal Provinsi Papua tersebut akan dilakukan oleh Kementrian Kesehatan sendiri. Namun pihaknya telah mengusulkan agar sistem penyerapan tenaga kerja harus didominasi oleh masyarakat Papua.
