Dr. Ance menyampaikan bahwa semua kerusakan yang terjadi pada, Rabu (3/7) kemarin, sedang dalam proses diperbaiki oleh pihak RS. Dari perhitungan sementara, untuk biaya perbaiki kerusakan yang terjadi di RS itu sedikitnya mencapai Rp 100 juta.
 Akibatnya beberapa fasilitas milik Rumah sakit diantaranya beberapa unit komputer di loket pendaftaran dan di apotek hancur dirusak massa. Selain itu sekelompok orang itu juga melempari kaca bagian depan dengan batu, termasuk dibagian kanan rumah sakit itu, dan masih banyak bagian lainnya sehingga menyebabkan kehancuran, kaca berserakan dimana-mana.
  Adapun tuntutan dari Aksi tersebut yang tertuliskan di spanduk tersebut, diantaranya sebagai berikut, Pertama, Meminta kementerian kesehatan RI segera menyelesaikan pembayaran tanah adat mereka. Kedua, segera menghentikan pembangunan RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan RI diatas tanah adat. Ketiga, Kemenkes RI tidak boleh menjadi mafia diatas tanah adat milik kami.
Dijelaskan, upaya yang dilakukan dalam meminimalisir malaria yakni meningkatkan petugas mikroskopis malaria di Puskesmas dan Rumah Sakit (RS), dengan memberikan pelatihan mikroskopis malaria yang merupakan petugas laboratorium Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Jayapura.
Robby mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir, sebab Pemerintah Provinsi Papua telah merespon isu tersebut dengan serius. "Gubernur langsung printahkan untuk tanggulangi masalah stok obat ini, dan kami sudah urus semuanya," kata Robby.
  Selain untuk memeriahkan ulang tahun rumah sakit, Bakes donor darah itu juga digelar dalam rangka mendukung Beyond Trust Presisi 2024. Hal ini merupakan intruksi Kapolri Listyo Sigit, untuk mentransformasikan tingkat kepercayaan publik yang telah dibangun menjadi rasa percaya dan loyalitas dengan berupaya melampaui harapan masyarakat terhadap Polri.
 Uskup Yan You menegaskan meski RS. Dian Harapan dikelola Yayasan Katholik, namun untuk pelayanan terbuka untuk semua orang. "Meskipun dikelola katholik, tapi tidak ada pembatasan untuk semua, karena semua orang punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," tegas Uskup Yan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan juga di Puskesmas-puskesmas di Kota Jayapura tetap berjalan normal seperti biasa.
  Dia memastikan, tidak ada pengaruh yang terjadi sejauh ini sejak manajeman RSUD Jayapura menyatakan putus hubungan dengan Pemkot Jayapura. Meski sebelumnya yang dikhawatirkan faskes yang ada terjadi penumpukan pasien. Namun nyatanya sampai saat ini masih dapat ditangani dengan baik.
  Danrem menjelaskan bahwa Rumah Sakit LB Moerdani ini merupakan rumah sakit modular yang dibangun dalam waktu yang siangkat dan cepat. Karena tidak menggunakan kontruksi tembok, karena pada tahun 2019-2020 terjadi pandemi Covid.Â
