Daisy pun menyampaikan bahwa ketika berpatokan pada Pagu anggaran, sebetulnya dana untuk pembelanjaan obat memang sudah terbatas, namun salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak RSUD Abepura sejak bulan Oktober lalu dengan menggunakan dana BLUD.
“Masalah kekurangan dan lainnya itu hal biasa, pasti ada satu bahan yang kurang karena prodaknya tidak tersedia di distributor. Kita sudah pesan tapi masih dalam perjalanan, kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di RSUD Jayapura melainkan di rumah sakit lain juga,” kata dr Mote saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Dari penyampaian beberapa dokter di RSUD Jayapura , hal tersebut sudah dikeluhkan kepada pimpinan. Hanya saja, hingga kini kekosongan tersebut belum dipenuhi oleh pihak manajemen rumah sakit.
“Anggarannya sudah disuport pemerintah, sekalipun terbatas Nakes di RSUD Dok II tetap memberikan pelayanan medis kepada pasien yang berobat,” kata dr Anton Mote saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (9/11)
Hal ini tentunya bertujuan untuk mensejahtrakan masyarakat, namun terlepas dari pada itu kata Donal Aronggear, dokter atau petugas kesehatan pada umumnya juga masyarakat biasa yang membutuhkan biaya hidup, tentu dalam melaksanakan tugasnya harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini pelayanan kesehatan yang prima. Tetapi tidak kemudian hak dari pada dokter itu sendiri diabaikan dan merasa tidak penting.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad menyampaikan, sebenarnya beberapa waktu lalu sudah ada pertemuan antara para dokter terutama dokter ahli dengan manajemen RS bersama Pemprov dalam hal ini Sekda Papua termasuk dirinya sendiri.
Terkait dengan gaji kontrak, dr Mote menjelaskan, bahwa gaji kontrak dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hanya saja, belum ada pembahasan anggaran tersebut saat ini.
Kendati demikian, para Nakes yang ada di RSUD Dok II ini tetap melayani setiap pasien yang datang berobat di rumah sakit yang belum lama ini dilabeli sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional yang telah disematkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
Bupati Romanus Mbaraka juga menjelaskan soal protes yang dilakukan dari petugas service, sopir ambulance dan security. Menurut Bupati Romanus, mereka ingin agar dimasukkan dalam data base honorer untuk diangkat menjadi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi kuota 600 honorer.
Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy menyampaikan ikut memonitor persoalan ini dan segera mengundang direktur rumah sakit beserta perangkat tim medisnya untuk mengecek persoalan yang sedang terjadi.
