Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi saat melakukan pertemuan dengan para honorer tersebut menjelaskan, aksi yang dilakukan kemarin sangat berbahaya, sebab berdampak terhadap pasien, baik di bangsal maupun di IGD.
Victor mengaku, jasa BPJS dari Tahun 2022 sampai saat ini belum dibayarkan kepada tenaga honorer, sementara keterlambatan gaji yang belum dibayarkan ini bukan hal baru, sebab setiap tahun seperti itu, mereka tak pernah dibayarkan secara normal.
Kedatangan para Nakes di Kantor Gubernur kemarin hanya ingin bertemu Plh Sekda Papua sesuai dengan undangan disposisi yang diterima. Hanya saja, tak ada satu pun pejabat di lingkungan Pemprov Papua yang bertemu dengan mereka.
Rilis Humas Polres Boven Digoel yang diterima media ini, Minggu (11/6) terungkap, informasi kebakaran itu diterima piket penjagaan Polres Boven Digoel sekitar pukul 20.40 WIT. Mendapat laporan Polisi langsung terjun ke lapangan dipimpin piket perwira Pengawas Kasat Reskrim Ipda Nunut Simanjuntak, S.Tr.K dan Polsek Mandobo.
Menurut keterangan Direktur RSUD Abepura, dr. Daisy C. Urbinas, keterbatasan pelayanan ini disebabkan karena ruangan IGD masih dilakukan penyelidikan atas perisitwa kebakaran pada Mei lalu. Atas hal itulah sehingga pelayanan bagi pasien IGD masih menggunakan tenda darurat.
Tak terima dengan keputusan KASN itu, dr.Anton Mote menggugat dua Lembaga pemerintahan di PTUN Jayapura, yakni Gubernur Provinsi Papua dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) di Jakarta.
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berupaya melakukan pemulihan kembali. Salah satu fasilitas yang kini telah diselesaikan adalah RS Banti. Rumah sakit tipe D ini dibangun Tahun Anggaran 2022 lalu atas perjuangan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH yang melobi Kementerian Kesehatan. Hingga akhirnya disetujui dan Pemkab Mimika mendapat alokasi anggaran.
“Saya melaksanakan perintah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengembalikan drg Aloysius Giyai ke posisi semula yakni sebagai Direktur RSUD Jayapura menggantikan dr Anton Mote. Dan itu telah saya lakukan,” kata Ridwan, kepada wartawan, Senin (22/5).
Di tengah gelontoran dana Otsus ke Papua, dimana minimal 30 % harus dianggarkan untuk pendidikan dan 20 % untuk kesehatan, namun kenyataannya hingga kini masih banyak hal yang patut dievaluasi. Keberpihakan anggaran untuk sesuatu yang riil menjadi catatan khusus. Apakah sudah sesuai harapan atau sebaliknya.
“Banyak keluhan dari pasien terkait dengan persoalan rumah sakit ini, semoga ini bisa segera diatasi,” kata Aloysius dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (17/5).
