Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Jayapura, Khairul Lie menjelaskan dengan masukan yang telah pihaknya terima, yaitu fasilitas layanan kesehatan dan tenaga medis yang susah, membuat masyarakat Kampung Imsar harus berobat ke Puskesmas Genyem dengan menempuh perjalanan 4 KM, atau merogoh biaya Rp 50 ribu/orang.
Terkait bagaimana pemeriksaan kesehatan gratis, Pj. Gubernur Papua menjelaskan bahwa masyarakat yang hendak melakukan pemeriksaan kesehatan kesehatan, dapat dilakukan pada saat hari ulang tahun pada bulan itu mereka dapat memberikan kondisi kesehatan mereka.
Meski demikian, pelayanan kesehatan tetap dilakukan dengan kondisi seadanya, dengan memanfaatkan salah satu rumah warga yang berada ujung Landasan Bandara Kampung Yabaso. Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Edward Manik Sihotang mengatakan, pelayanan di Puskesmas Khomba belum ada kejelasan.
 Kabupaten Jayapura juga tidak mau ketinggalan program tersebut, yang mana melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, mengungkapkan bahwa sebanyak 22 puskesmas di Kabupaten Jayapura akan melaksanakan program tersebut.
Setiap hari Senin - Jumat pelayanan pasien di Puskesmas Komba 70 pasien hingga lebih, adapun pemeriksaan yang dilakukan bukan saja pemeriksaan umum, bayi, balita, hingga bumil.
  Sedangkan untuk agenda peresmian ketiga Puskesmas yang sedang dibangun tersebut akan dilakukan secara serentak dalam waktu dekat. "Kita rencananya akan meresmikan saat puncak perayaan HUT Kota Jayapura tahun ini, untuk waktunya kita masih menunggu hasil keputusan panitia HUT," pungkasnya.
 "Kami dari 23 Desember 2024, kesulitan berobat di puskesmas, karena dipalang, dan hari bergabung ke Facebook ke Puskesmas Sentani tetapi antriannya sangat lama, karena pasien banyak, sementara ke RSUD Yowari, kami tambah membuang ongkos taksi, serta untuk pemeriksaan kadang kadang kami kehabisan nomor antrian," terangnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang di Sentani, Rabu, mengatakan bahwa operasional Puskesmas Komba dipusatkan sementara di Kantor Dinas Kesehatan karena terjadi pemalangan.
"Sebenarnya dampak dari pemalangan tersebut adalah masyarakat, dan permasalahan pemalangan ini adalah masalah internal antara pihak adat dan pemilik sertifikat tanah, tetapi justru berimbas pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat, " katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (6/1) kemarin.
  Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, di Kota Jayapura baru ada 6 Puskesmas yang statusnya sudah menjadi BLUD. "Sebenarnya dari tahun 2016 Permendagri sudah ada, khusus untuk kita semua UPTD itu jadi BLUD," kata Ni Nyoman Sri Antari