Kepala Dinas PUPR PKP Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi kepada Cenderawasih Pos menjelaskan, pihaknya sudah pihaknya sudah terkoordinasi langsung dengan Balai Jalan Provinsi Papua terkait rencana perbaikan LPJU, bahkan sudah dua kali rapat, namun belum ada tindak lanjutnya.Â
‘’Jalan sepanjang 15 Km itu diperbaiki dalam rangka persiapan kunjungan Bapak Menteri Pertahan ke Merauke,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Selatan Ramses Kambuaya didampingi Sekretaris PUPR Provinsi Papua Selatan August Nirahua, kemarin.Â
  Dijelaskan Amos, dari anggaran induk Rp 600 miliar tersebut. Dimana Rp 200 miliar diperuntukkan sebagai operasional kantor sementara Rp 400 miliar dialokasikan untuk kegiatan pembangunan atau pengerjaan air bersih, drainase, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan pengaspalan.
Dengan adanya Perda ini maka sudah ada payung hukum bagi para pengembang yang akan membangun di kota Jayapura, yang mengatur tentang fasilitas umum dan perumahan yang dibangun oleh pengembang.
  Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke Johan Makaba Rantetampang ditemui media ini di ruang kerjanya, mengungkapkan, anggaran untuk membantu saluran parit tersebut dari Dana Alokasi Umum penugasan tahun 2024.
Kepala dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat kota Jayapura, nofdy J. Rampi mengatakan, sebelum kunjungan presiden Republik Indonesia itu pemerintah kota Jayapura melalui pihaknya memastikan semua lampu-lampu jalan di beberapa tempat yang selama ini padam harus sudah terang.
Dia mengatakan, kondisi lampu mati di sepanjang jalan Youtefa Holtekamp itu menjadi atensi pemerintah Kota Jayapura. Apalagi dalam waktu dekat ini ada kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional.
Walilo menerangkan, pagu anggaran perangkat daerah tidak terlalu berubah signifikan. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran pemerintah daerah. Namun, ada beberapa OPD yang anggarannya sedikit bertambah banyak, seperti Dinas Olahraga dan Pemuda dan Dinas PUPR.
Robert mengatakan, pada proyek tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Mimkka telah menghabiskan sekitar Rp200 miliar. Lalu, untuk penyelesaiannya bergantung pada nilai anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Ferry Amo mengatakan, hingga 16 Juni kemarin, progres pembangunan GOR Keerom sudah mencapai 84 persen. Menurutnya, prosentase tersebut masih sesuai dengan jadwal pekerjaan.
