Menurut Amelia, terdapat sejumlah ketentuan yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun ini, salah satunya adalah sistem penerimaan berdasarkan domisili atau wilayah tempat tinggal calon peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Rocky Bebena, menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) tetap mengacu pada ketentuan usia yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, anak yang belum genap be
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Jayapura merupakan salah satu sekolah yang menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan proses SPMB tahun ajaran 2026/2027. Adapun proses penerimaan ini dipastikan akan berjalan sesuai dengan petunjuk tekni
SMAN 4 Jayapura mulai mempersiapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk Tahun Ajaran 2026/2027 dengan kuota sebanyak 432 siswa/siswi. Kepala SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti, mengatakan penerimaan siswa baru tahun ini me
Sidak yang dipimpin oleh Anwar Akbar M., SE., M.H, selaku Anggota Komisi III sekaligus Ketua Bappemperda DPRK Biak Numfor, ini bertujuan untuk menindaklanjuti instruksi Pemerintah Daerah (Pemda) terkait larangan pungutan
Ketua PGRI provinsi Papua Elia Waromi, secara tegas meminta DPR Kota Jayapura untuk mengambil langkah konkret dalam mendorong alokasi anggaran pembiayaan pendidikan yang memadai, termasuk untuk mendukung kebijakan pemb
Salah satu perubahan signifikan dalam SPMB 2025 adalah pengenalan empat jalur penerimaan siswa baru yang lebih komprehensif. Meliputi jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur mutasi.
Dari segi administrasi, terdapat pemalsuan dokumen persyaratan antara lain dokumen domisili, sertifikat prestasi olahraga/seni, penafsiran panduan yang berbeda-beda, perbedaan standar rapor antar sekolah dan antar daer
"Jadi kami sampaikan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada empat, yang pertama adalah domisili. Ini berdasarkan tempat tinggal murid," jelas Mu'ti. "Kemudian yang kedua itu jalur prestasi, yang ketiga jalur afirmasi, yang keempat jalur mutasi," sambungnya.
"Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ini ada di anak-anak muda. Makanya kemarin pas rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, sistem zonasi harus dihilangkan," ujar Wapres Gibran.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI perwakilan Papua Yohanes B.J. Rusmanta, mengatakan pihaknya setiap tahun adakan pengawasan PPDB dengan membuka posko aduan. Bagi orang tua murid yang mengalami masalah dengan penerimaan siswa baru bisa melapor ke Kantor Ombudsman.
Sekolah kekurangan murid bukanlah fenomena baru. Gejala ini terjadi sejak lama. Sebelum pemberlakuan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi, kekurangan murid lebih banyak dialami sekolah-sekolah swasta.
Salahsatu permasalahan yang ditekankan adalah zonasi, dimana sejumlah pendaftar yang tinggal sesuai zonasi justru tak diterima di sekolah negeri tersebut. Mereka juga menduga, anak-anak yang diterima di SMA Negeri 1 Mimika kebanyakan adalah titipan pejabat dan orang-orang berduit yang tidak masuk dalam zonasi.
Meski belum mencapai target, namun pihaknya optimis, ditahun ajaran 2024/2025 ini, bis amencapai target yang diinginkan. Disebabkan, saat ini SMKS YPK 1 Pariwisata Biak, hanya menunggu konfirmasi lanjutan dari pesrta didik, dan masih ada waktu di minggu kedua bulan Juli ini.
Kepala Sekolah SMA Satria Jayapura, Salahudin mengaku hingga saat ini perserta didik baru yang mendaftar di sekolah itu baru 8 orang. Jumlah itu berasal dari, dua orang yang melakukan pendaftaran secara online dan enam orang dilakukan pendaftaran secara manual.
SMPN 1 Sentani tidak melakukan PPDB secara online untuk membantu orang tua yang tidak memiliki handphone android atau tidak tahu caranya mendaftar secara online. Pernah dilakukan PPDB online namun banyak keluhan dari orang tua tidak bisa caranya dalam mendaftar secara online.
Kepala SMPN 9 Jayapura, Anggoro Subiakto, S.Pd menyampaikan hadirnya ratusan orang tua siswa itu ke SMPN 9 Jayapura bertahap. Tahap pertama dan kedua dikhususkan untuk perserta didik baru yang dinyatakan lulus sementara.
Kondisi itu dirasakan sekolah berikut ini yakni SMAN 7 Jayapura di Distrik Heram dan SMA 45 Jayapura di Distrik Japsel. Kedua sekolah tersebut masih membuka pendaftaran bagi perserta didik baru yang mau dan ingin melanjutkan sekolah di jenjang SMA.
Albertus Fiharsono mengungkapkan bahwa dalam draf peraturan gubernur Papua Selatan terkait pengelolaan pendidikan di Papua Selatan, salah satu pasal dimasukan untuk anak-anak yang masuk ke KPGN Khas Papua Merauke tersebut dengan ikatan dinas. Artinya, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah daerah asal dan lulusannya nanti seluruhnya kembali ke daerah masing-masing untuk membangun pendidikan di daerahnya.
Perempuan bergelar Sarjana Ekonomi itu mengatakan meski PPDB ini mengacu pada tiga persyaratan, seperti jalur prestasi, zonasi, dan mutasi, akan tetapi pada setiap persyaratan ini harus diutamakan putra putri papua terlebih khusus port numbay. Sehingga kemudian tidak menimbulkan perosalan, bahkan hingga pada pemalangan sekolah.
Tiap tahunnya penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk sekolah negeri selalu menjadi rebutan orang tua maupun para siswa. Salah satu sekolah negeri yang menjadi rebutan di Kota Jayapura adalah SMAN 4 Jayapura. Sekolah yang berlokasi di, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan ini selalu menjadi primadona bagi siswa SMP yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang menegah atas.
Menurut Eka, jumlah peserta didik baru yang melakukan pendaftaran di website resmi Sekolah SMAN 3 Jayapura berjumlah 210 siswa, kemudian yang mengikuti tes hanya 168 siswa. Ia menjelaskan pada tanggal, 10 Juni pihaknya menyelenggarakan tes CBT untuk siswa baru. Sementara tanggal 12 Juni sudah dilakukan pengumuman hasil tes dan 14-15 Juni dilakukan tes wawancara terhadap peserta yang dinyatakan lulus tes CBT.
Pemerintah Kota Jayapura diminta mengevaluasi menyeluruh terkait persoalan pendidikan di Jayapura terlebih momentum pendaftaran siswa baru. Pasalnya hampir setiap tahun ada saja masalah yang timbul. Mulai dari mahalnya biaya pendaftaran hingga zonasi yang hingga kini masih amburadul.
Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) di tingkat SMK tahun ajaran 2024/2025 telah selesai. Sebanyak 453 siswa baru dinyatakan terima di SMKN 3 Jayapura dari jumlah 681 orang siswa melakukan pendaftaran. Kemudian yang hanya melakukan validasi data sebanyak 524 calon siswa. Menariknya, dari sejumlah calon siswa baru ini, terdeteksi ada yang menggunkan Narkoba jenis ganja.
Adapun yang menjadi dasar permasalahan PPDB ini, karena perbandingan sekolah, antara jumlah sekolah SMA negeri dengan SMP di Japsel tidak berimbang. "Bayangkan SMP di Japsel ini banyak, kemudian SMA Negeri cuma satu, pastinya tidak imbang, apalagi masyarakat lebih mendominasi ingin sekolah negeri," kata Anton.
Ketua PPDB SLB N-1 Jayapura, Tirza Fien Gagola, MM, mengatakannya bahwa pendaftaran di sekolah tersebut tidak kalah jauh berbeda dengan sekolah reguler. Tetapi yang berbeda kata Tirza adalah ada beberapa persyaratan yang mungkin di sekolah umum tidak ada.
Untuk itu, dia meminta kepala sekolah di Kota Jayapura supaya menjadikan hal ini sebagai catatan penting agar dapat melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas di sekolah masing-masing. Inovasi yang dilakukan ini dapat mempengaruhi kualitas lembaga pendidikan, sehingga terjadi pemerataan terhadap mutu dan kualitas pendidikan itu.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Natalis Mumpu, Amd,Sos menyatakan perang yang terjadi tak hanya melibatkan 2 suku saja tapi ada beberapa suku bahkan dari luar Jayawijaya, sehingga berimbas bagi siswa sekolah yang saat ini masuk pada tahun ajaran baru dari SD ke SMP, SMP Ke SMA/SMK, SMA,/SMK ke Perguruan tinggi .
Anton menjelaskan untuk pendaftaran ulang dilakukan beberapa tahap diantaranya tahap pertama dibuka untuk jalur afirmasi Port Numbay dan Putra Daerah. Kemudian jalur zonasi, dan hari terakhir jalur prestasi dan pindahan tugas atau mutasi.
Sebagai tenaga pendidik, guru juga bertanggungjawab tidak hanya kemampuan kognitif dari anak berkebutuhan khusus, tapi juga bertanggungjawab membentuk mental dan karakter si anak. Dengan begitu, harapan tumbuhnya rasa percaya diri dari anak berkebutuhan khusus bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan perundungan yang dialaminya.
Mereka ingin memastikan kejelasan nasib anak-anak mereka ke depan. Pasalnya puluhan orang tua siswa ini mulai khawatir karena anak-anak mereka terancam tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMA di tahun ini, karena persoalan yang dialami saat ini.
Ketua PPDB 2024 SMKN 5 Jayapura, Yustun Talitti, SPd mengungkapkan bahwa untuk saat ini SMKN 5 Jayapura masih cukup diminati masyarakat. Buktinya dalam penerimaan peserta didik baru yang dibuka pada 12-19 Juni lalu, antusias masyarakat cukup lumayan walaupun tidak sebanding dengan sekolah yang lain.
Kepala Sekolah SMAN 4 Jayapura Anton Djoko yang dihubungi tadi malam mangatakan pihaknya telah menemui Ondoafi, dan pihak ondoafi berjanji membuka palang, Selasa kemarin, tapi sayangnya hingga malam palang belum juga dibuka.
Disampaikannya di kota Jayapura memiliki tujuh sekolah negeri, sehingga kata Musa jika semua siswa masuk ke sekolah Negeri memang tidak cukup. Tetapi sesuai dengan aturan harus disamaratakan baik itu negeri maupun swasta.
Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SMAN 7 Jayapura, Marsiah Yuliana,S.Pd mengatakan bahwa pihaknya telah berbagai upaya dengan beragam program. Ia mengaku untuk saat ini SMA N 7 Jayapura belum terlalu banyak siswa yang terdaftar.
kepala SMP Negeri 3 Megapura di Distrik Asolokobal Ansgar Blasius Biru, S.Pd, M.Pd mengakui jika Pembagian raport hingga penerimaan siswa baru pada sejumlah sekolah yang ada pada 5 distrik tersebut terhambat. Sedikitnya terdapat 20 sekolah terdiri dari TK- PAUD hingga SMA tersebar pada 6 Distrik itu tak bisa melaksanakan beberapa agenda sesuai kalender pendidikan.
Namun, tidak sedikit dari para orang tua dan calon siswa masih belum mampu melakukan pendaftaran yang dibuka selama tiga hari ini. Seperti halnya yang kami amati di SMA Negeri 1 Biak Kota, ada sejumlah orang tua siswa menanyakan perihal proses pendaftaran secara online, yang membuat mereka justru belum bisa masuk pada link pendaftaran yang sudah disiapkan.
Pantauan media ini, pagi itu hujan dengan intensitas ringan sedang mengguyur hampir sebagian besar wilayah kota Timika. Terlihat, anak-anak berseragam merah putih terlihat memadati gerbang SMP Negeri 2 Mimika, di Jalan Budi Utomo.
"Akan dibuat dalam kesepakatan, memberikan afirmasi prioritas kepada semua, berlaku kepada semua di wilayah adat yang lain di kota Jayapura. Sehingga semua berlaku dan prioritas untuk anak-anak pemilik ulayat sehingga ada keadilan,"kata Frans Pekey.
Dia mengatakan, siswa titipan ini kadang tidak lagi melihat sistem zonasi yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan pemerintah. Misalnya yang bersangkutan sebenarnya tinggal di wilayah abepura tetapi yang bersangkutan juga diterima di SMA Negeri 4.
Untuk tahun ajaran baru target yang dibutuhkan sekitar 600_siswa. Dari jumlah yang ada akan terbagi kedalam 19 ruangan kelas. Masing masing ruangan kelas mengisi kurang lebih 36 siswa. "Maksimalnya 36 per kelas, jadi target yang dibutuhkan bisa memenuhi ruangan kelas yang ada," ujarnya.
Menurut salah satu warga di sekitar sekolah tersebut yang namanya enggan dikorankan mengatakan bahwa pemalangan itu dilakukan sejak Sabtu pagi. Tapi pagi harinya hanya dipalang menggunakan kayu.
Sebelumnya Dinas Pendidikan kota Jayapura telah mengeluarkan Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 untuk SMA dan SMK di kota Jayapura tahun ajaran 2024/2025 yang telah dibuka pada awal pertengahan bulan Juni tahun ini, diharapkan kepada calon peserta didik agar dapat menentukan pilihan sekolah dan jurusan akan dituju dengan seksama, sesuai dengan minat dan bakat peserta didik.
Banyak orang tua yang ingin anaknya bisa diterima di sekolah tersebut. Buktinya, dalam beberapa jam setelah pendaftaran dibuka, nomor pendaftaran yang disiapkan langsung ludes.
Yang dimaksud dengan jalur Zonasi disini ialah, para alamat para siswa yang tertera sesuai dengan Kartu Keluarga peserta Didik, dianggap cukup terjangkau atau dekat dengan lokasi sekolah.
Dia mengatakan aturan ini sebenarnya sudah berlaku dari beberapa tahun sebelumnya. Hanya perlu ditegaskan kembali agar sekolah-sekolah tidak melakukan kekeliruan atau kesalahan. Bahkan kata dia, kebijakan ini tidak berlaku saja di jenjang SMA tetapi juga SD SMP dan SMK.
