Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Rocky Bebena, menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) tetap mengacu pada ketentuan usia yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, anak yang belum genap be
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Jayapura merupakan salah satu sekolah yang menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan proses SPMB tahun ajaran 2026/2027. Adapun proses penerimaan ini dipastikan akan berjalan sesuai dengan petunjuk tekni
SMAN 4 Jayapura mulai mempersiapkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk Tahun Ajaran 2026/2027 dengan kuota sebanyak 432 siswa/siswi. Kepala SMAN 4 Jayapura, Widya Kusmayanti, mengatakan penerimaan siswa baru tahun ini me
Sidak yang dipimpin oleh Anwar Akbar M., SE., M.H, selaku Anggota Komisi III sekaligus Ketua Bappemperda DPRK Biak Numfor, ini bertujuan untuk menindaklanjuti instruksi Pemerintah Daerah (Pemda) terkait larangan pungutan
 Ketua PGRI provinsi Papua Elia Waromi, secara tegas meminta DPR Kota Jayapura untuk mengambil langkah konkret dalam mendorong alokasi anggaran pembiayaan pendidikan yang memadai, termasuk untuk mendukung kebijakan pemb
Salah satu perubahan signifikan dalam SPMB 2025 adalah pengenalan empat jalur penerimaan siswa baru yang lebih komprehensif. Meliputi jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi dan jalur mutasi.
 Dari segi administrasi, terdapat pemalsuan dokumen persyaratan antara lain dokumen domisili, sertifikat prestasi olahraga/seni, penafsiran panduan yang berbeda-beda, perbedaan standar rapor antar sekolah dan antar daer
"Jadi kami sampaikan bahwa jalur penerimaan murid baru itu ada empat, yang pertama adalah domisili. Ini berdasarkan tempat tinggal murid," jelas Mu'ti. "Kemudian yang kedua itu jalur prestasi, yang ketiga jalur afirmasi, yang keempat jalur mutasi," sambungnya.
 "Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ini ada di anak-anak muda. Makanya kemarin pas rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, sistem zonasi harus dihilangkan," ujar Wapres Gibran.Â
  Kepala Perwakilan Ombudsman RI perwakilan Papua Yohanes B.J. Rusmanta, mengatakan pihaknya setiap tahun adakan pengawasan PPDB dengan membuka posko aduan. Bagi orang tua murid yang mengalami masalah dengan penerimaan siswa baru bisa melapor ke Kantor Ombudsman.
