Hal ini tak terlepas dari penyampaian Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Witono, yang menyebut bahwa pihaknya sudah memeriksa 30 lebih saksi dari kasus korupsi dana PON XX Papua tahun 2021.
Sekretaris Umum KONI Provinsi Papua Selatan Antonio Liberto Ohoitimur kepada media ini mengungkapkan bahwa ada kebijakan Presiden Jokowi kepada KONI DOB Provinsi di Papua bahwa untuk kualifikasi khusus untuk 4 DOB dilselenggarakan babak kualifikasi yang akan dilangsungkan di Kota Timika Cabang Olahraga Sepak Bola untuk sepak bola putra, sepak bola putri, futsal putra dan futsal putri.
Tantangan tersebut tak terlepas dari penyampaian Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Witono, yang menyebut bahwa pihaknya sudah memeriksa 30 lebih saksi dari kasus korupsi dana PON XX Papua 21, nanti pengumuman resminya disampaikan Januari 2024.
Kejati Papua Witono, SH. M.Hum kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan memproses masalah dugaan korupsi terbesar di Papua terkait penyalahgunaan dana PON XX di Papua. Dimana ada lebih dari 30 orang saksi telah dimintai keterangan terkait soal hutang PON yang belum terbayar kepada pihak ketiga apakah itu dalam pembayaran untuk pembangunan fisik, makan minum dan lainnya.
Sekretaris DPR Papua, Dr Juliana Waromi mengaku dirinya sebagai pimpinan Cabor Panahan merasa kecewa lantaran venue yang berada di belakang Stadion Lukas Enembe ini terancam rusak akibat mangkrak.
"Kalau diberikan kesempatan, ada beberapa posisi yang perlu penambahan pemain. Tentunya kita akan rekrut jika kualitasnya lebih dari pemain yang ada saat ini," ungkap Ricardo kepada awak media di Stadion Mandala Jayapura, Rabu (25/10).
Di atas kertas, Papua memang unggul soal materi pemain. Bahkan Papua tahun ini masih diperkuat 95 persen materi juara PON lalu. Bahkan beberapa diantaranya merupakan penggawa Timnas Putri Indonesia.
“Kehadiran Menko PMK di Papua terkait distribusi bus eks PON bukan ancaman untuk mengambil alih distribusi, melainkan meminta Pemprov segera melakukan distribusi bus bus eks PON tersebut,” ucap Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (26/10).
Ia meminta biaya ini jangan terlalu mahal karena belum tentu semua orang bisa menggunakan. “Kemarin saya mengecek langsung dan ternyata untuk sekali pakai itu harus membayar Rp 70 juta. Itu mahal sekali. Siapa yang mau pakai coba,” sindir Menteri Effendy saat ditemui dalam diskusi di Papua Youth Creative Hub (PYCH), Selasa (25/10).
Didistribusikan maksudnya adalah segera menghibahkan kepada para pihak yang dianggap memang layak diterima ketimbang bus-bus tersebut hanya terparkir dan tidak memberi banyak manfaat. Bahkan Prof Muhadjir mewanti jika tak segera dihibahkan atau dibagikan maka kendaraan bus – bus tersebut akan ditarik.
