Pj Bupati Biak Numfor Sofia Bonsapia, SH.,M.Hum turut hadir langsung, bersama dengan Ketua DPRD Biak Numfor Mama Milka Rumaropen, sejumlah Pimpinan OPD, perwakilan unsur TNI/Polri di Biak Numfor.
Berkaitan dengan pengamanan Pilkada di tanah Papua, Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Chandra Kurniawan mengatakan Kodam akan memback up Polda Papua dalam pengamanan Pilkada.
Pemimpin apel, Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Papua Kombes Pol Drs Yosi Muhamartha menyampaikan bahwa operasi ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama proses pemilihan kepala daerah.
  Karo Ops Polda Papua I Ketut Gede Wijatmika, S.I.K menyampaikan terkait Operasi yang akan dilakukan, yaitu OMPC, OMPC I dalam rangka cipta kondisi yang pertama adalah KKR dan Tabligh Akbar dan itu merupakan pra Operasi yang sudah berjalan saat ini.
"Kami harus mendukung dengan mengalokasikan dana otonomi khusus untuk program rekrutmen yang dilakukan Polda Papua, karena perekrutan akan dilakukan hingga tahun 2028 hingga seluruhnya berjumlah 10.000 personel bintara," harap Izak Hikoyabi.
 Pria kelahiran Puncak Jaya ini mengatakan seharusnya jelang Pemilu yang tersisa beberapa bulan lagi bisa disikapi bijak oleh TNI Polri. Ia meminta jangan karena mengedepankan pengejaran terhadap kelompok berseberangan, akhirnya berdampak pada tidak kondusifnya suatu daerah seperti situasi Puncak Jaya saat ini.
 Jenderal bintang satu Polri itu mengakui, sejauh ini jumlah korban yang sudah terdeteksi sebanyak 675 orang. Angka itu berdasar pada jumlah barang bukti yang berhasil mereka amankan. Namun demikian, jumlah bisa saja di atas itu. Sebab, penyidik juga sudah menemukan catatan transaksi sebanyak 20 ribu unit motor. Djuhandani menyebut, motor yang berhasil mereka amankan diambil dari beberapa lokasi. Persisnya dari wilayah Jakarta dan Jawa Barat.
Proses penyusunan DIM, kata Dini, dilakukan oleh kementerian maupun lembaga terkait, seperti RUU TNI dan Polri oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
  Namun demikian, pihaknya juga tetap mengantisipasi potensi gangguan keamanan yang bisa saja terjadi jelang kunjungan orang nomor satu dinIndonesia itu. Misalnya masalah pemalangan dan beberapa persoalan lainya. Karena itu, pihaknya membangun komunikasi dengan masyarakat dan juga pemerintah hingga ke tingkat distrik.
  Diketahui jumlah keseluruhan yang diterima sebanyak 2.000 Casis, namun 1.333 Casis diantaranya akan dididik di empat sekolah polisi negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa. Empat SPN yang akan menjadi tempat pendidikan calon Bintara polisi tersebut ialah, SPN Polda Banten, SPN Polda Jawa Timur, SPN Polda Jawa Tengah dan SPN Polda Jawa Barat. Sementara sisanya 667 Casis dididik di SPN Polda Papua di Jayapura
