Usai melaksanakan kegiatan tersebut, Frans Pekey menjelaskan, jika terpilih nanti dia akan menata Pasar Youtefa dan pasar otonom Kotaraja. Khusus tradisional untuk pasar dijadikan sebagai pasar eceran, sementara pasar utama atau induk akan dijadikan sebagai pasar grosiran yang melibatkan para pedagang dari luar Kota Jayapura seperti dari Arso Keerom, Kabupaten Jayapura hingga Sarmi.
Julian menjelaskan pada proses penerimaan atau perekrutan KPPS yang berlangsung di sekretariat PPS kelurahan waena sejak 17 sampai dengan 29 september pukul 23.59 WIT sesungguhnya hanya dikerjakan oleh ketua dan 1 anggota PPS yang bernama Sally Lubis. Keduanya berkerja merekrut anggota KPPS sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh KPU.
Dia menjelaskan oleh sebab itu pihaknya juga terus membangun komitmen dengan peserta pilkada dengan melakukan penandatangan deklarasi pengawasan pilkada damai 2024. “Kami juga telah meminta kepada peserta pilkada untuk mengedepankan politik adu gagasan dan memberikan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat,” katanya.
Tak tanggung-tanggung, Inspektorat menegaskan akan berikan sanksi tegas hingga pemecatan bagi ASN di lingkungan Pemprov Papua jika secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) atau ketidaknetralan ASN di Pilkada nanti.
"Aturan kami adalah anggota DPR itu diangkat menggunakan SK, dilantik di paripurna maka pemberhentiannya juga harus ada surat pemberhentian yang akan dibacakan di paripurna. Selama itu belum ada maka kami adalah anggota dewan aktif," kata Jhony.
Anggota PPS protes lantaran diduga Ketua KPPS Kelurahan Waena melakukan pelanggaran penyelenggara pemilu. Pasalnya proses SK penetapan anggota KPPS tidak diputuskan berdasarkan hasil rapat bersama para anggota PPS di Kantor Sekretariat PPS namun dilakukan secara sepihak oleh ketua ditempat lain.
Saat ini diakuinya bahwa ada perubahan terjadi baik di bagian pelayanan dan juga fasilitas pelayanannya termasuk SDM di rumah sakit itu. Apabila dirinya nanti terpilih wilayah Distrik Muara Tami akan menjadi salah satu prioritas pembangunannya mulai dari sisi kesehatan pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dia mengatakan hal ini penting, karena sesuai aturan ada tempat-tempat umum yang tidak diperbolehkan untuk dipasangi baliho Pasangan calon walikota dan wakil walikota. Misalnya di Komplek Perkantoran pemerintahan, kantor TNI Polri rumah ibadah pasar dan tempat-tempat umum lainnya.
"Tetap kami melakukan pengamanan apa yang menjadi barang logistik dalam Pilkada Kabupaten Jayapura. Kami sudah membuat pengamanan melekat ada pos tetap yang dijaga personil kami di gudang logistik,"imbuhnya.
Angka ini kata Aprince, pada Pilkada 2019 lalu justru hanya ada pada angka 16% atau 15.047 pemilih Gen Z. Tentu saja terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap pemilih pemula yang masuk dalam Gen Z ini sebanyakl 9%.
