Diakui, pelaksanaan Pilkada sudah semakin dekat, tahapan demi tahapan juga sudah dimulai, apalagi dalam waktu dekat ini akan dilakukan pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura ke KPU Kabupaten Jayapura, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik untuk para kandidat maupun masyarakat, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan Paskalis Imadawa mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua II MRP PPS yang membidangi Kelompok Kerja (Pokja) Adat.
Theresia Mahuze jugaberharap, dengan keterbatasan sarana prasana, jaringan internet, letak geografis yang ada, KPU Kabupaten Mappi tetap kerja optimis menyelesaikan semua tahapan-tahapan sesuai jadwal yang telah di tetapkan.
Setelah tahapan coklit akan dilakukan rekapitulasi hasil oleh PPS. Tahapan ini akan dilakukan di masing-masing PPS di Kota Jayapura. "Setelah itu dilakukan tahapan selanjutnya hingga pada penetapan pemilih Tetap nantinya," jelas Benny.
Dengan target yang terpenuhi tersebut maka baik Coklit secara manual maupun secara online atau elektronik telah mencapai 100 persen. Diketahui, sesuai dengan jadwal dan pentahapan KPU RI, pencoklitan ini berlangsung selama 1 bulan dimulai 27 Juni dan berakhir 24 Juli 2024.
MRP-BD seyogyanya memperhatikan syarat pada Pasal 12 huruf a, yang menyebutkan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua (juga Papua Barat Daya) adalah Orang Asli Papua (OAP).
Rakor ini menghadirkan sejumlah intansi, seperti pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dukcapil, TNI-POLRI, dan pihak Lapas Abepura. Tujuannya untuk mengkoodinasi data pemilih khusus yang ada disetiap lembaga yang ada.
Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh badan Kesbangpol kota Jayapura dengan mengumpulkan semua tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam berbagai paguyuban organisasi perempuan dan organisasi pemuda di kota Jayapura untuk diberikan sosialisasi.
Mantan Ketua KPU Kabupate Merauke itu menjelaskan, setelah Juknis tersebut disusun, selanjutnya akan disampaikan ke KPU RI. ‘’Jadi hasil Juknis yang kita susun itu juga belum final. Hanya masukan ke KPU RI, karena tentunya kita yang tahu kondisi kita disini,” tambahnya. Selanjutnya tinggal menyamakan presepsi dengan MRP sehubungan dengan proses tersebut.
Sejumlah bakal calon ramai menjadi perbincangan dimana nama-nama seperti Herry Ario Naap (HAN), sudah mencuat sebagai Bakal Calon Bupati yang diusung Partai PDI Perjuangan. HAN sendiri mengaku sudah siap untuk bertarung pada Pilkada 2024 untuk Kabupaten Biak Numfor.
