Hal tersebut diungkapkannya terkait kemungkinan masih adanya warga yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir yang sudah diplenokan beberapa hari lalu oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD).
“Pleno hari ini berjalan baik, aman, lancar dan tidak ada temuan dugaan pelanggaran, ini berkat kerjasama yang baik antara PPD dan PPS dengan Panwaslu distrik dan PKD se-Distrik Supiori Timur,”ucapnya.
"Ada beberapa ASN yang melapor meminta rekomendasi. Saya tidak memberikan larangan, karena itu hak politik, hak demokrasi. Silahkan mendaftar, tetapi untuk mendaftar, kemudian terpilih itu hak politik dan hak masyarakat untuk memilih.
“Kami mohon memperhatikan persiapan pleno, berkoordinasi dengan undangan pleno sehingga bisa mendapatkan undangan lebih awal untuk memastikan kegiatan pleno benar-benar dilakukan,”ucapnya.
Ia mengungkapkan, dengan luas wilayah dan kondisi geografis Mimika yang begitu luas maka Bawaslu tidak sanggup untuk bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh. Untuk itu, Bawaslu melibatkan pemilih partisipatif untuk ikut terlibat salah satunya tukang ojek.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom, Piter Gusbager juga melantik BAPPILU Kabupaten Keerom dengan diketuai oleh Japen Hutapea serta melantik BSNPG Keerom yang diketuai oleh Arief Nugroho.
Untuk itu, Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen meminta dukungan dan peran serta seluruh komponen masyarakat, juga stakeholder di Kabupaten Jayapura, untuk sama-sama kompak menjaga Kamtibmas serta sukseskan Pemilu 2024.
Anggaran tersebut itu akan dipakai untuk pembiayaan tahapan pemilu di Kota Jayapura. "Ini baru sebatas pengusulan anggaran saja dan belum ada pembahasan dengan Pemkot Jayapura,” kata Ketua KPU Kota Jayapura, Oktovianus Injama, Selasa (30/5) .
"Di Kota Jayapura ada indikasi ASN daftar sebagai Calon anggota DPRD, untuk itu kami minta agar sebelum pengumuman DCS keluar, maka statusnya sudah berhenti dari ASN," ujarnya.
