Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Sarmi, Ardin, S.IP menjelaskan, KPU Sarmi sejauh ini telah melantik badan ad hoc, namun masih ada kekurangan dalam proses administratif, terutama terkait penerbitan SK Sekretariat PPS
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pencegahan bagi Pengawas Pemilu pada PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 Pasca Putusan MK dengan menghadirkan Narasumber Haris Azhar sebagai pemantau Pemilu yang secara resmi t
Ketua KPU Biak Numfor, Joey Lawalata, dalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemungkinan penurunan tingkat partisipasi pemilih jika tidak ada dukungan yang optimal.
"Kesiapan kita dalam pelaksanaan PSU mulai dari membentuk badan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Badan Pusat Statistik (BPS) Pemilihan Umum, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga Sekretariatan," katanya k
Pihaknya percaya masyarakat Papua mampu menilai mana yang jujur dan mana yang manipulatif dan semua bentuk fitnah akan dihadapi secara hukum maupun dengan bentuk kerja nyata yang santun, cerdas dan menjaga keharmonisan d
Adapun empat kepala daerah tersebut yaitu Bupati Yapen, Bupati Keerom, Bupati Mamberamo Raya dan Bupati Waropen. Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni mengatakan, bagi kepala daerah yang mau ikut berkampanye atau mengikuti kegi
Komnas HAM juga telah melakukan pengamatan rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Jayawijaya. Hasil pengamatan tersebut telah dirumuska
Bahkan, sejumlah akun media sosial diketahui saling menyerang dan menyebarkan informasi palsu antar pendukung pasangan calon gubernur. Kondisi ini dinilai berpotensi memperkeruh suasana dan memicu konflik horizontal di t
“Apel ini untuk memastikan bahwa seluruh personel, materiil, alat perlengkapan, termasuk moril dan kesehatan pasukan dalam kondisi siap operasional, baik menjelang maupun saat PSU berlangsung,” ujar Pangdam.
“Kenapa harus netral ? Karena ASN harus melayani semua pihak, tidak boleh membeda-bedakan pihak tertentu. Semua masyarakat harus dilayani,” tegas Fatoni usai memimpin deklarasi netralitas dan penandatanganan pakta integr