Adapun kekurangan pembayaran dana hibah untuk kewajiban pendanaan Pilkada serentak khususnya di KPU Kabupaten Jayapura dari total dana hibah Rp 55.051.770.770 realisasinya baru Rp 40 miliar.
Hal ini juga ditegaskan Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa, bahwa jika ada ASN yang mau maju dalam Pilkada Kabupaten Jayapura harus membuat surat pengunduran diri, supaya bisa diproses sesuai aturan yang berlaku. Untuk di Kabupaten Jayapura Semuel mengaku belum menerima laporan resmi , siapa saja ASN yang akan maju di Pilkada Kabupaten Jayapura.
KPU dalam persiapan-persiapan ini harus betul-betul melakukan sosialisasi, terutama kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan, agama, dan juga lembaga partai politik yang ada.
Salah satu juknis dari PKS ini, terkait TPS, TPS diharusnya buka pada tempat yang mudah dijangkau difabel, sehingga para penyandang difabel bisa dengan mudah menyalurkan haknya sebagai pemilih.
Simulasi meliputi kegiatan pengamanan kampanye di lapangan eks Pasar Swadaya, Jalan Yos Soedarso Timika, kegiatan pengamanan masa tenang di dalam kota Timika, kegiatan pengamanan tahapan pemungutan suara di TPS rawan di dalam kota Timika serta kegiatan pengamanan rekapitulasi suara dan unjuk rasa damai hingga anarkis di kantor KPU Kabupaten Mimika di Jalan Hassanudin.
Salah satunya Pasangan Calon Saint Benhur Mansnandifu (SBM) dan Anthon Kho. SBM mengatakan saat ini pihaknya sudah mengatongi dua surat B1KWK dari Pimpinan Partai Politik di Pusat. Partai Nasdem dan PAN yang masing-masing kuota 3 kursi dan total 6 kursi telah dinyatakan cukup untuk menjadi bekal pendaftaran yang sah.
“Sampai hari ini kita tetap jalan sesuai tahapan tapi terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini kita akan tunggu keputusan KPU RI,” ungkapnya. Seperti diketahui, tahapan pendaftaran kepala daerah mulai dibuka pada tanggal 27 Agustus 2024 mendatang. KPU Kabupaten Mimika telah menyatakan siap untuk tahapan tersebut.
Melalui surat bernomor 170/PL.02.2-Pu/9406/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai tahun 2024, Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Elias Petege menjelaskan, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 441 tahun 2024
Kabag Ops Polres Mimika, AKP Sajuri mengatakan, meski dalam pelaksanaan simulasi masih terdapat banyak kekurangan yakni sarana dan prasarana yang belum dapat ditampilkan semua hingga kondisi cuaca yang tidak bersahabat.
Simulasi ini dibuat seperti kejadian sebenarnya yang diawali dengan aksi demi penolakan atas hasil Pilkada di Kantor KPU Kabupaten Merauke maupun Kantor KPU Provinsi Papua Selatan. Namun aksi demo itu berujung anarkis sehingga Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan.
