Tahapan Pilkada sendiri sudah berjalan namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyebut masih ada sejumlah kepala daerah yang hingga saat ini belum melunasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Salah satu yang paling besar angkanya adalah Kabupaten Keerom.
Situasi politik menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 ini, memang banyak menyita perhatian masyarakat. Tidak hanya ulah elite politik di tingkat pusat, yang seolah menskenariokan aturan untuk memuluskan tujuan politik kelompok tertentyu, tapi juga masalah aturan undang-undang yang diatur untuk melanggengkan kekuasaan, yang akhirnya menuai protes dengan aksi demo mahasiswa di Jakarta.
Polling nama-nama bakal calon kepala daerah, baik untuk Pilkada Provinsi Papua, Pilkada Kota Jayapura dan Pilkada Kabupaten Jayapura ini sudah berlangsung sejak akhir April 2024 lalu. Selama hampir 4 bulan ini, banyak nama-nama yang muncul, yang disampaikan para pembaca setia Cenderawasih Pos dengan mengirimkan kupon ke Graha Pena Papua. Total sudah ada 15.806 polling yang masuk di redaksi Cenderawasih Pos.
Salah satu bakal calon independen yang masuk dalam bursa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Antonius Wetipo menegaskan, aksi demo yang dilakukan FPPIP ini sebenarnya mereka ini tim sukses atau relawan dari salah satu bakal calon yang akan maju dari jalur partai politik
Mantan Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel itu menjelaskan bahwa ada 2 hasil pemeriksaan syarat calon yang bersifat final. Pertama, adalah masalah kesehatan. Jika hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Dokter yang melakukan pemeriksaan menyatakan calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan maka hasil tersebut bersifat final.
Agustinus meminta kepada seluruh masyarakat agar menjadikan Pilkada ini sebagai momentum yang tepat untuk memilih kepala daerah yang jujur, amanah dan bisa dipercaya, serta dapat membangun Papua menjadi lebih baik.
“Puji syukur, karena sampai saat ini masih ada beberapa partai politik yang terus masih terkoordinasi dan komunikasi dengan kami, kalau tidak ada halangan dalam minggu ini kami pastikan akan ada beberapa partai politik lain yang akan bergabung bersama kami,” jelasnya.
Komisioner KPU Devisi Teknis Melkianus Kambu menyatakan sesuai dengan undang -undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta PKPU2 tahun 2023 tentang tahapan dan jadwal lebih khusus PKPU 8 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
"Kami sudah memerintahkan agar hasil itu harus dikembalikan sebab yang layak dilantik menjadi anggota PPD di Kabupaten Tolikara yang memiliki nilai tinggi, oleh karena itulah kami akan melantik PPD yang nilainya tinggi dan PPD yang dilantik KPU Tolikara digugurkan karena memang ada yang salah
Karenanya perlu ditinjau ulang penerapan sistem noken di Papua terutama Papua Tengah dan Papua Pegunungan pada masa yang akan datang. Menurut Petege, pemerintah mesti konsisten mengimplementasikan satu model demokrasi, apakah model demokrasi liberal ataukah demokrasi pancasila yang menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat atau aklamasi.
