Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan Drs. Alberth A. Rapami, M.Si, yang sedang melakukan perjalanan dinas di Jakarta saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya mengungkapkan bahwa pendaftaran CPNS secara online Pemprov Papua Selatan tersebut sempat mengalami kendala terkait dengan NIK menyangkut kode wilayah. Sebab, dengan adanya DOB, bagian Selatan yang masih satiu kode area dalam Provinsi Papua sejak tahun 2023 lalu sudah terpisah sendiri.
“September saya target para ASN sudah masuk ke posisinya semua, sehingga rekan-rekan ASN sudah ada kepastian dalam melaksanakan tugasnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat Papua,” ucapnya.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut tujuannya untuk mendefinitifkan sejumlah jabatan Kepala OPD yang masih dipegang oleh pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt).
Kegiatan yang dilaksanakan di 5 (lima) lokasi ini dipantau oleh Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Sugandi S.I.K., M.Hum, dan tim pengawas IPDN serta juga diawasi oleh anggota Provost Polda Papua.
Sekda Maddaremmeng menjelaskan, pendaftaran ini akan berlangsung sampai 6 September 2024 mendatang. Dengan pendaftaran yang dilakukan secara online tersebut akan memudahkan calon pencari kerja yang ingin menjadi ASN dari Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo menyebut TPP sebelumnya tak masuk dalam APBD induk, lantaran kondisi fiskal daerah yang tidak mencukupi.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara terkait dengan pendistribusian Aparatur Sipil Negara (ASN). Ramses mengaku sedang mencari solusi terkait masih ada ribuan ASN yang menumpuk di provinsi induk, Papua. Karena ASN belum digeser ini juga secara otomatis menjadi beban keuangan daerah.
Ramses menegaskan bagi ASN yang melanjutkan karir dalam jalur politik sebaiknya segera mengundurkan diri dari ASN maupun jabatan untuk maju menjadi bupati, wali kota maupun wakil wali kota.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, mengatakan rapat tersebut membahas kesiapan akomodasi dan jumlah warga katolik yang akan ke Vanimo. Adapun jumlah warga katolik ke Vanimo untuk mengikuti kegiatan tersebut kurang lebih 160 orang.
