Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Yohanis Walilo menyebutkan, tiga sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. “Berbicara soal manusia pasti arahnya ke tiga sektor itu, sementara sektor lain menjadi pelengkap ketiga sektor tersebut,” ucap Walilo, kepada wartawan.
“Masyarakat di kampung tersebut dapat mengakses internet gratis dalam jangkauan Wi-Fi dengan memanfaatkan bandwith yang disediakan Pemprov Papua. Namun penggunaan bandwith ini akan diatur waktu distribusinya agar bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat,” ucap Jeri, Kamis (1/2).
Menurut Jeri, Pemerintah melalui organisasi perangkat daerah pengampu urusan ekonomi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan kabupaten/kota, Bulog dan stakeholder lainnya terus melakukan monitoring pergerakan stok, harga dan rantai distribusi.
“Pemprov di Tanah Papua perlu memberikan ruang kepada kami atas putusan MK 41 PU/XVII/2019 untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada LKMPB agar diikutsertakan terlibat mengikuti tes,” kata Kris saat ditemui di Sekretariatnya di Polimak, Tasangka, Selasa (30/1).
Kepala Dinas Kominfo Jeri Agus Yudianto, menyampaikan hal ini seiring dengan dana otonomi khusus (Otsus) yang sudah langsung ditransfer ke kabupaten/kota dan provinsi dari pusat.
Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut evaluasi RPJPD menjadi momentum strategis dan komitmen Pemerintah Provinsi Papua, menunjukkan bukti transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi perencanaan pembangunan jangka panjang.
Menurut Walilo, pembayaran biaya beasiswa 16 mahasiswa untuk 2024 ini dilakukan berdasarkan kebijakan Penjabat Gubernur Papua. Sekalipun pembiayaan beasiswa secara kesuluruhan untuk program BUP 2024 belum dibicarakan.
Penandatanganan kerjasama tersebut dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Papua Pegunungan, Veix V. Wanggai, dengan Rektor Uncen Oscar Oswald O. Wambrauw. Turut dihadiri Jajaran Pemprov Papua Pegunungan, juga Civitas Uncen, di Aula Rektorat Uncen, Selasa (30/1).
Kepala Bappenda Provinsi Papua Setiyo Wahyudi, mengatakan struktur pajak daerah yang hilang diantaranya objek bea balik nama (BBNKB) kedua tidak lagi menjadi objek BBNKB, objek BBNKB hanya penyerahan kendaraan baru dan tarif pajak progresif tidak lagi berlaku di Papua.
Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto, menyebut dalam pengawasan tersebut pihaknya berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Misalnya pihak Kepolisian, komunitas masyarakat dan pihak terkait.
