Pj. Gubernur, Dr. Velix Vernando Wanggai , S.IP, M.P.A mengaku jika Pemilihan Papua Pegunungan sebagai percontohan bersama 2 provinsi lain di Indonesia yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau sebab memiliki ciri khas sebagai daerah pegunungan di Indonesia
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur mengakui adanya pemekaran OPD di Pemprov Papua. Hal ini menyusul telah ditetapkan dan diundangkannya Perdasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Hanya saja, Derek enggan menyebutkan dimana keberadaan Pj Gubernur Papua itu sekarang. Yang pasti kata Derek, sedang dalam masa pemulihan. “Bapak gubernur menyampaikan salam hormat kepada seluruh ASN di Provinsi Papua, beliau belum sempat hadir pada kesempatan ini (apel perdana-red), sebab masih dalam proses pemulihan,” kata Derek.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan dalam pembicaraan tersebut akan melibatkan empat Pj Gubernur di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) serta 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua.
Dimana untuk pemilihan presiden dan DPD RI, logistik sudah siap. Bahkan, secara resmi logistic khususnya surat suara ini telah dibuka segelnya di gudang logistik Pemilu di Entrop, Sabtu (13/1), untuk selanjutnya dilakukan pelipatan dan penyortiran. Termasuk surat suara yang lain juga sudah tiba di Jayapura.
"Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan warning secara tegas. Bahwa provinsi yang tidak membayarkan tunggakan itu akan dipotong DAU nya langsung oleh Kementerian Keuangan. Itu yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan suratnya sudah ditandatangani,"ujar Frans Pekey, Jumat (12/1).
Ada 8 hasil kesepakatan dari rapat yang digelar di Ruang Rapat Gedung A Lantai 3 Kemendagri itu yakni 1, Pemerintah Provinsi Papua (Induk) diberikan waktu dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dalam rangka penyelesaian pembayaran tunggakan beasiswa SUP TA 2023 untuk pembayaran Juli s.d. Desember 2023 paling lambat 1 minggu yaitu tanggal 18 Januari 2024.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto mengatakan, pemerintah pusat sudah melakukan intervensi khususnya di daerah pedalaman, melalui beberapa program, salah satunya pemberian akses internet.
Sementara itu lanjut Jeri, untuk proses dana hibah penyelenggaraan Pemilukada sudah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beberapa waktu lalu antara Pemprov Papua dan penyelenggara KPU termasuk Bawaslu serta TNI-Polri.
“Hingga kini, belum ada satu pun pejabat Pemprov Papua yang menemui kami untuk mengkomunikasikan persoalan yang sedang terjadi,” ucap Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (11/1).
