PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MSi menyatakan dalam konteks memantapkan proses manajemen ASN di Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah daerah bersama jajaran pimpinan OPD melakukan audiensi pertemuan dengan Sekretaris Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB).
Menurut Ramses, survei terbaru yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik.
Disertai bentangan spanduk bertuliskan "Saya Rode Youwe selaku ahli waris dari AMH Makdalena Sibi/Youwe pemilik tanah adat ini melakukan pemalangan Kantor PUPR. Dikarenakan belum bayar ganti rugi, hanya janji dari tahun ke tahun"
Tiga Tuntutan ASN dari Pemprov Papua Pegunungan yakni pertama segera mempercepat pelantikan pejabat Esalon III dan IV, kedua segera mendapatkan formasi CASN skor nilai SKD Standar Minimal, dan yang ketiga terkait adanya wacana pengurangan TPP sebesar 75 persen di Tolak oleh karena itu aktifitas pelayanan kantor, dinas, badan, biro dan bagian di tutup sampai ada jawaban dari pimpinan.
Ketua Sementara DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan setelah Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya terpilih di tetapkan di KPU Provinsi Papua Pegunungan yang mengambil alih KPU Kabupaten Jayawijaya, maka dihari yang sama DPRK Jayawijaya juga melakukan penetapan dalam sidang paripurna.
Pj Sekda Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan beban daerah membengkak pada 2025 sehingga salah satu solusinya yang dapat diambil yakni melakukan efisiensi terhadap TPP ASN.
Dijelaskan, saat ini sebanyak 22 kendaraan masih terparkir di halaman Kantor Gubernur Papua. Sementara 23 unit kendaraan lainnya telah didistribusikan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lainnya.
Menurutnya, agenda tersebut juga agar memudahkan teman-teman Muslim dalam menyambut Ramadan, mereka bisa membeli bahan pokok yang dibutuhkan selama Ramadan. “Pantauan kami, sejauh ini ketersediaan bahan pokok dan harga masih stabil,” ungkap Hartati.
Itulah mengapa Pemprov Papua Pegunungan mendukung kaum muda dan olahragawan untuk partisipasi di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh - Sumut. Awalnya, Pemprov Papua Pegunungan tidak mengirimkan tim sepakbola, namun Pemprov Pegunungan meyakinkan KONI Pusat dan PSSI agar mendapatkan ruang baru untuk pada babak kualifikasi di cabang olahraga sepakbola.
Sehingga cakap, bijak dan budaya bermedia sosial bisa dimiliki oleh masing-masing individu. “Juga akan lebih baik pelajaran atau literasi digital disetiap jenjang pendidikan lebih masif dilakukan, tak terkecuali disektor informal dan lembaga keagamaan. Ini dibutuhkan kolaborasi semua komponen,” bebernya.
