PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Program MBG dari leding sektornya secara nasional itu ada Badan Gizi Nasional yang melakukan konsulidasi ke semua pihak, namun kemudian ada beberapa kementrian seperti kementrian pendidikan, kementrian pertanian dan beberapa lainnya.
Kepala Pusat Studi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Universitas Cenderawasih, Dr. Yunus P. Paulangan, S.Kel., M.Si mengungkapkan, guna meningkatkan PAD di Pemprov Papua ke depan, salah satunya adalah memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor perikanan. Dimana sektor ini menjadi salah satu unggulan yang ada di Papua dan itu belum digarap maksimal oleh pemerintah. Lantas apakah pemprov Papua siap dan berani?
Ramses pun memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk melakukan audit terhadap BUMD non-profit itu. "Saya sudah perintahkan agar dilakukan audit dan meminta saran dari BPKP. Kalau memang tidak bisa berkembang, lebih baik tidak usah dipertahankan,” tegas Ramses.
Terkait itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut ini untuk penghematan anggaran yang benar-benar menyentuh kepada sasaran untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagaimana pemenuhan swasembada pangan termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kegiatan yang merupakan ujicoba mandiri Pemprov itu dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A beserta Pj. Ketua PKK, Herwin M. Wanggai dan Kepala Dinas Pendidikan Papua Pegunungan Aron Wanimbo.
“Yang menjadi kendala kami saat ini adalah harga program MBG bagi anak-anak di Provinsi Papua. Menurut pemerintah kabupaten setempat tidak cukup. Oleh sebab itu, perlu ada inovasi dan kerja sama tim,” kata Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong.
Terlebih kata Ramses, anggaran penanganan stunting lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) itu turun langsung ke sembilan kabupaten/kota di Papua. "Anggaran penanganan stunting lewat DAK turun langsung ke kabupaten/kota. Provinsi sebatas mengevaluasi dan mendorong target intervensi yang perlu dilakukan," ucap Ramses
“Libur itu kan biasa, soal kehadiran itu sudah menjadi kewajiban ASN untuk bekerja. Dan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggungjawab untuk masalah kehadirannya,” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos
Idris yang mengaku sebagai pensiunan ASN di salah satu instansi di Pemprov Papua itu mengaku sangat tidak setuju apabila kondisi itu dibiarkan. Karena selain menganggu tata kota, tapi juga yang paling buruk adalah timbulnya kemacetan di jalan raya. Apalagi status jalan itu merupakan jalan nasional.
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep mengakui jika pihaknya tetap akan memberikan bantuan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tiga distrik di Kabupaten Jayawijaya sesuai janji Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai saat kunjungan kerja di wilayah itu.
