Pasar Pangan Murah di halaman Kantor Gubernur itu dipadati warga yang mayoritas ibu-ibu. Dengan komoditas pangan lokal yang disediakan di antaranya, beras SPHP lima kilogram, cabai, bawang merah, telur ayam dan lainnya.
“Dari laporan para distributor, dipastikan stok bahan pokok di Papua aman. Meski tidak menutup kemungkinan akibat tingginya permintaan barang berpotensi menyebabkan kenaikan harga dari produsen maupun pemasok,” ucap Susi kepada wartawan.
Diakuinya, harga telur Anpu dan telur lokal sedikit berbeda, telur Anpu dijual Rp 2.200 - Rp 2.500 per butir. Sementara telur lokal Rp 2.500 - Rp 3000 per butir. "Memang ada perbedaan karena telur lokal soal tahan lama, lebih tahan lama, sementara telur Anpu tidak bisa lebih dari sebulan, " terangnya.
“Redistribusi ini merupakan dampak diberlakukannya Perda No. 18 tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” ucap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Marthen Kogoya, menegaskan bahwa meski tidak menjalankan tugas sebagai ASN selama menjalani vonis hukuman selama 6 bulan, namun status Gilbert tetap sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Setidaknya ada 191 CPNS di lingkup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang dinyatakan lulus. Dari jumlah itu ada 14 CPNS sudah didistribusikan ke beberapa OPD, dan tersisa 177 orang yang terdata sebagai CPNS Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Yohanis Walilo mengatakan tahun ini merupakan masa transisi Pemprov Papua pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan di tambah adanya pelaksanaan Pemilihan Umum ( Pemilu) 2024.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Pemanfaatan Anjungan Papua di TMII dalam pengelolaan budaya Papua Pegunungan.
Hal ini disampaikan Plt. Asisten I Setda Papua, Yohanis Walilo kepada wartawan belum lama ini. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah yang minim menuntut pengaturan yang efisien terhadap pengunaan dana yang tersedia di setiap perangkat daerah.
Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dan Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Baji mengatakan selain itu juga dilakukan guna memastikan kestabilan harga bahan pokok maupun komoditi pertanian yang sering menjadi penyumbang inflasi.
