“Yang menjadi kendala kami saat ini adalah harga program MBG bagi anak-anak di Provinsi Papua. Menurut pemerintah kabupaten setempat tidak cukup. Oleh sebab itu, perlu ada inovasi dan kerja sama tim,” kata Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong.
Terlebih kata Ramses, anggaran penanganan stunting lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) itu turun langsung ke sembilan kabupaten/kota di Papua. "Anggaran penanganan stunting lewat DAK turun langsung ke kabupaten/kota. Provinsi sebatas mengevaluasi dan mendorong target intervensi yang perlu dilakukan," ucap Ramses
“Libur itu kan biasa, soal kehadiran itu sudah menjadi kewajiban ASN untuk bekerja. Dan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) bertanggungjawab untuk masalah kehadirannya,” ucap Ramses kepada Cenderawasih Pos
Idris yang mengaku sebagai pensiunan ASN di salah satu instansi di Pemprov Papua itu mengaku sangat tidak setuju apabila kondisi itu dibiarkan. Karena selain menganggu tata kota, tapi juga yang paling buruk adalah timbulnya kemacetan di jalan raya. Apalagi status jalan itu merupakan jalan nasional.
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Wasuok Demianus Siep mengakui jika pihaknya tetap akan memberikan bantuan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tiga distrik di Kabupaten Jayawijaya sesuai janji Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix V Wanggai saat kunjungan kerja di wilayah itu.
Menurutnya, dari informasi yang diperolehnya, Pemda bakal melakukan refocusing anggaran atau pengalihan anggaran kegiatan tertentu ke program MBG, namun hingga kini belum ada juknis juga tentang pembiayaan program makan bergizi itu.
Selain turunkan tim, Yohanes mengaku pihaknya juga berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jayapura. Mengingat pembangunan jalan ring road pernah ditangani PU Provinsi Papua dan BPJN.
Dalam pernyataannya, Ramses menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan, terlebih jika pelakunya adalah seseorang yang memiliki intelektualitas dan kepercayaan masyarakat, seperti guru.
Dalam pertemuan tersebut, Walilo mengungkapkan bahwa beberapa alumni dari Pemerintah Provinsi Papua telah mengikuti program ini. Beasiswa ini juga pernah diikuti oleh masyarakat umum, hanya saja ia tak tahu pasti jumlahnya.
“Kita ini kan dalam rangka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Yang pertama, proses perencanaannya harus matang dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik di internal pemprov maupun para pemangku kepentingan di luar pemprov, misalnya para ahli di bidang pertanian dan sebagainya,” ucap Ramses kepada wartawan.
