Tiga pejabat tersebut adalah Semuel Siriwa sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pangan, Guy Yana Emma Come sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Abepura dan Elpius Hugi sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Papua.
Melalui aplikasi layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, masyarakat bisa menyampaikan keluhannya. Untuk Provinsi Papua sendiri, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat mencatat ada 33 pengaduan yang masuk di aplikasi lapor.go.id hingga Desember Tahun 2024.
"Inti dari arahan presiden adalah pentingnya swasembada pangan lokal, sehingga langkah utama yang akan kita lakukan adalah menginstruksikan kepada kabupaten/kota maupun instansi terkait untuk sama-sama mewujudkan program dari presiden tersebut,” kata Ramses kepada wartawan.
Sebagaimana sebelumnya, pemerintah pusat telah menetapkan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen Tahun 2025. Kenaikan UMP ini berlaku 1 Januari 2025 di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifa Sjaifudian mengatakan pihaknya sedang mendalami persoalan-persoalan yang tengah dihadapi di Papua, khususnya di masa transisi dengan adanya Undang-undang Otsus.
Melalui momentum ini, Guritno mengatakan bahwa Pansel telah melaksanakan sosialisasi dibeberapa wilayah di Papua Selatan, termasuk di Asmat. Dalam sosialisasi yang dilakukan, kata dia, pansel menjelaskan prosedur pengangkatan anggota DPR yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Charles Gomar menyebut ada beberapa obat yang dijual diatas harga eceran tertinggi tersebut seperti obat darah tinggi. ‘’Bahkan ada satu usaha farmasi yang mengatakan kalau bapak merasa harga tinggi tidka usah beli disini. Bukan masalah belinya atau mahalnya tapi masalah aturannya. Dan ini kebutuhan masyarakat. Apalagi menjelang Desember. Pasti banyak yang kolesterol atau asam urat,’’ jelasnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan pihaknya menunaikan sebuah tanggungjawab yang strategis, sebab sebagai daerah otonomi yang baru harus menyelesaikan 12 agenda roadmap dan salah satunya menyelesaikan satu proses seleksi anggota DPRP dari jalur pengangkatan untuk DPRP Papua Pegunungan.
“Kita dengan pelaku usaha khususnya yang ada di sini (Papua-red) akan duduk bersama, kira-kira seperti apa perumusannya. Tapi poinnya, apa yang menjadi kebijakan pusat saya rasa 6,5 persen dihadapkan dengan inflasi juga, sehingga tidak terlalu signifikan,” terangnya.
“Jika sudah tidak ada gugatan atau pengaduan, hari ini juga saya bisa teken. Tetapi kita melihat perkembangan dari masyarakat, jika masyarakat sudah menerima semua prosesnya maka kita lakukan pelantikan,” sambungnya.
