Dia menjelaskan untuk kenaikan UMP Papua mengikuti kenaikan dari pusat dan juga berdasarkan hasil keputusan bersama dengan dewan pengupahan sehingga wajib diterapkan oleh pengusaha. "Kami berharap dengan kenaikan ini juga maka para pegawai dapat semangat dalam bekerja serta selalu berinovasi," katanya.
Pihaknya optimis 31 Desember bisa tercapai 90 persen bahkan lebih. “Untuk 100 persen saya rasa tidak, sebab masih ada pekerjaan sisa yang harus diselesaikan. Kalau sudah mencapai 90 persen itu luar biasa,” kata Walilo.
Selain itu OPD lain juga masih ada di bawah yang diharapkan. Iapun berharap dari sisa waktu yang akan penyerapan anggaran masih bisa dilakukan. “Disisa waktu yang ada, semoga daya serap anggaran itu bisa terlaksana,” ucap gubernur saat safari Natal di beberapa kampung di Kota Jayapura.
Terkait dengan hal ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan khusus Pilkada. Baik provinsi maupun kabupaten/kota ada gugatan dan itu menjadi hak kontestan Pilkada untuk menyalurkan hak hukum dan demokrasinya.
“Mari sambut Natal dengan kegembiraan, namun dalam koridor yang tertib dan aman. Tidak perlu berlebihan, sesuai dengan kemampuan dan keadaan kondisi kita saat ini,” ucap gubernur di sela-sela Safari Natal, Senin (23/12) kemarin.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Alberth Alexander Rapami dihubungi media ini lewat telpon selulernya membenarkan pemberhentian seluruh tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan. ‘’Jumlahnya ada sekitar 502 orang,’’ kata Albert Rapami.
Menurut Ramses, terutama pada solar yang mana pihaknya melihat banyaknya antrean di sepanjang jalan raya. “Oleh sebab itu ketersediaan stok jelang akhir tahun seperti ini sangat penting menjadi perhatian bagi pihak Pertamina,” ujarnya.
Benny mengatakan pihaknya telah menyampaikan ke Dinas PU bahwa untuk pengusaha OAP harus diprioritaskan dalam mendapatkan proyek yang ada. "Dari diskusi kita dengan dinas PU memang semua pengusaha Papua inikan semuanya lari ke PU," ungkap Benny.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan penyusunan RPJMP 20 tahun, penyusunan RPJMN 5 Tahun dan penyusunan RPJMD di tingkat Provinsi dan Kabupaten ini sebuah garapan dari negara yang selalu ditekankan menteri dalam negeri. Oleh karena itu harus ada keserasian dari pemerintah pusat sampai daerah.
Penyerahan DIPA dan TKD tersebut langsung dilakukan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Moudy Hermawan kepada Pj. Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai. Dengan penyerahan ini menandai maka dimulainya pelaksanaan APBN 2025 di Provinsi Papua Pegunungan.
