Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Zainuri mengatakan untuk wilayah Papua, kualitas maupun kuantitas auditor masih sangat minim. Dalam beberapa kali tes, dan uji coba, dari 30 peserta hampir hanya 1 sampai 5 orang yang dinyatakan lulus.
Dikatakan Ramses, silakan ASN menyalurkan pilihannya pada saat proses pencoblosan pada November mendatang. Sebab ASN diwajibkan ikut memilih, namun tidak untuk ikut terlibat berkampanye. “Jika ada ASN yang ikut berkampanye, maka proses hukum menanti,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, sejauh ini baru ada satu orang yang terindikasi dan kemudian lakukan pemeriksaan, namun hasilnya negatif.
Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sedang berlangung, untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua ingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov.
"Hingga kini belum ada UPTD PPA di kabupaten/kota. Oleh sebab itu, kami harap secepatnya dibuatkan unitnya agar mempermudah pelaporan kekerasan diskriminasi dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak," ucap Sekda Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun pada Rabu, (28/8) lalu di acara rapat komite penasehat.
Terkait netralitas ASN di masa masa Pilkada ini, Jeri menyampaikan sejak 15 Januari lalu telah dilakukan deklarasi netralitas ASN yang saat itu Pj Gubernur Papua masih dijabat M Ridwan Rumasukun. “Dengan tegas saat itu ASN diingatkan untuk netral dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.
Sekda Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun mengaku sangat mendukung adanya pembahasan hukum dan sosial bagi perempuan khususnya di Provinsi Papua. "Kami dukung penuh adanya pembahasan mengenai program layanan hukum bagi perempuan yang mana bermuara pada pembahasan peraturan tersebut," kata Ridwan.
Menurut dia, selain Gisa juga harus disertai dengan pelayanan notifikasi Identitas Kependudukan Digital melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK on-line), sebagai salah satu upaya yang telah dilaksanakan untuk mendata NIK penduduk.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menyebut revisi tata ruang Provinsi Papua, sementara berproses dan cukup panjang setelah dilakukan sinkronisasi dengan Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 30 Maret 2023.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Fredy Wamu menyatakan hari ini sudah dimulai dibuka pendaftaran untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, namun terkait dengan masalah keamanan, mengingat belum lama ini ada pembakaran kantor KPU papua Pegunungan akibat belum ada pasukan Bawah Kembali Operasi (BKO) dari Polda Papua.
