Anggaran tersebut untuk verifikasi atau pengecekan secara langsung tentang apakah benar para calon gubernur dan wakil gubernur tersebut merupakan orang asli Papua (OAP). Menyikapi itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan penganggaran sesuai dengan mekanisme yang ada.
Dari data yang diterima media ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah, Roland James menyebutkan, ada 10.757 pelamar CPNS yang sudah menyelesaikan tahap pendaftaran di portal SSCASN, sscasn.bkn.go.id.
Alberth Rapami menjelaskan bahwa setelah ditutup tersebut, maka total pelamar yang telah membuat akun sebanyak 13.708. Namun yang sudah resmi mendaftar dengan memasukan dokumen persyaratan atau sudah summit dokumennya di SSCASB sebanyak 12.909 pelamar. Dengan rincian untuk Orang Asli Papua sebanyak 7.523 dan non orang asli Papua sebanyak 5.386 orang.
Plt Sekwan Papua Selatan Florentina Kakare ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan, jika sata ini pihaknya sedang mempersiapkan pelantikan anggota DPR Papua Selatan terpilih periode 2024-2029 pada tanggal 4 November 2024.
Kepala Dinas tenaga Kerja dan Sumber Daya Energi Provinsi Papua Selatan Lambert Paturuan, ST, ditemui media ini di kantornya mengatakan, bahwa rapat terkait dengan penentuan UMP tahun 2025 tersebut telah dilakukan.
Jalan santai yang mengambil start dari Kantor Gubernur itu dengan mengitari kawasan Ruko Pasific Permai, dan kembali ke Kantor Gubernur bertujuan melakukan sinergitas, serta menjaga netralitas ASN dan TNI/Polri pada Pilkada serentak 2024 di bumi cenderawasih.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo mengatakan sesuai hasil rapat, sebanyak 210 orang dari Keuskupan dan 100 umat Katolik didampingi pimpinan perangkat daerah teknis yang akan ke Vanimo dalam rangka kunjungan Paus.
Ramses pun menyebut bahwa ASN boleh memilih tapi tidak boleh terlibat aktif, sebab ASN netralitasnya itu penting. Begitu juga dengan para kepala kampung jangan dibawa ke sana kemari yang membuat rakyat bingung. “Biarkan rakyat memilih sesaui dengan hatinya tentang siapa yang mau dipilih,” ucap Ramses.
Namun Pj Ramses Limbong, bersama rombongan melalui sejumlah bantuan yang memang ditujukan kepada warga masyarakat di Mapia, terpaksa harus diserahkan langsung di Ibukota Kabupaten, tepatnya di Kediaman Bupati Supiori, Rabu (4/9), karena terkait dengan transportasi dalam jarak tempuh menuju Pulau Mapia terlalu jauh dan memakan waktu banyak.
Groudbreaking tersebut dilakukan Direktur Jenderal Perumahan Rakyat Kementrian PUPR Iwan Supriyanto, Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Drs Rudy Sufahriadi dan mewakili Pj Gubernur Papua Tengah, Pj Sekda PPS Maddaremmeng dan Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu.
