Dalam tatap muka PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A ke masyarakat Nduga yang ada di Kampung Sapalek Kelurahan Sinakma Distrik Wamena Kota menyatakan bahwa hasil dari diskusi itu pihaknya telah menyepakati akan ada kompensasi untuk ganti rugi bagi rumah yang terbakar maupun hewan ternak yang mati maupun semua kerusakan yang terjadi selama konflik kemarin.
Menurut Hans, pada hari-hari biasa pihaknya hanya menerima pendapatan PKB per hari yakni Rp300 juta-Rp500 juta.“Oleh karena itu adanya program pembebasan denda yang digulirkan Pemerintah Provinsi Papua sejak Juli 2024, maka kami memperpanjang kembali program tersebut dari 21 September hingga 21 Oktober,” ujarnya.
Hal ini seiring dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua tahun anggaran 2025 direncanakan mencapai Rp 2,701 triliun, dengan rincian anggaran pendapatan sebesar Rp 2,505 triliun sedangkan anggaran belanja sebesar Rp 2,701 triliun.
Ia mengakui jika sebenarnya sudah ada jalan lingkar Lukmen yang harus tingkatkan atau maksimalkan jalan itu dengan menggunakan Sirtu supaya keluhan masyarakat terkait sampah berserahkan di pinggir jalan umum, itu bisa teratasi.
Pemprov mulai membangun komunikasi dengan para tokoh masyarakat dari Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Nduga guna mencari tahu permasalahan yang sebenarnya serta mencari solusi agar konflik ini bisa segera diselesaikan.
Tak tanggung-tanggung, Inspektorat menegaskan akan berikan sanksi tegas hingga pemecatan bagi ASN di lingkungan Pemprov Papua jika secara terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon (Paslon) atau ketidaknetralan ASN di Pilkada nanti.
Yohanes Walilo menggantikan Sekda sebelumnya M Ridwan Rumasukun, yang dilantik menjadi pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Pemprov, seiring dengan masa pensiun yang bersangkutan.
“Kita (perwakilan dari Mimika-red) itu tidak lengkap kemarin. Undangannya kan pemerintah jadi yang hadir kan pemerintah sementara dari Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai itu ada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) ada tokoh masyarakatnya yang hadir jadi dipending, dimungkinkan minggu ini, kita menunggu undangan dari Provinsi semoga itu bisa segera,” katanya.
Plt. Kepala DKLH Provinsi Papua, Aristoteles Ap mengatakan, program pelatihan budidaya jamur dilakukan dengan melihat potensi-potensi yang ada di dalam kawasan hutan terutama terkait dengan pemanfaatan hasil limbah yang telah dibuang atau tidak digunakan lagi, namun bisa dimanfaatkan salah satunya dengan budidaya jamur ini.
"Walilo saya kukuhkan dia pada posisi jabatannya, dan Rabu (hari ini_red) yang bersangkutan dilantik jadi Penjabat Sekda Papua. Yang saya serahkan barusan adalah sebagai Plh, sebab untuk Sekda tidak boleh terjadi kekosongan,” kata Ramses kepada wartawan.
