Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kode Etik ASN. Terkait dengan itu, Pj Sekda Papua, Christian Sohilait menyampaikan, kebiasan pemberiaan parcel sud
Mantan Asisten I Setda Kabupaten Merauke ini mengaku menyambut baik langkah 3 OPD yakni Dinas Kesehatan, Dinas PTSP dan Inspektorat Papua Selatan yang telah mendeklerasikan untuk membangun zona integritas menuju wilay
Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan dengan situasi umum yang terjadi di wilayah ini, dalam rangka menekan inflasi dan situasi Natal sehingga ada kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Peg
PAD Tahun 2026 tercatat mencapai Rp 563,4 miliar lebih, yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 321,5 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp 25,5 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sbe
“Anggaran pemangkasan dari pusat cukup signifikan, maka daerah berpikir untuk mencari cara menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026,” kata Plt Kepala Bapenda Papua, Subhan
Tidak hanya warga umum, sejumlah mahasiswa dan ASN turut hadir. Mereka datang dari berbagai wilayah, mulai dari Kota Jayapura, Kabupaten Keero, Mamberamo Raya hingga Kabupaten Puncak Jaya, Yahukimo, dan Wamena.
Usai pertemuan, gubernur menegaskan pentingnya memperkuat hubungan persaudaraan dan kerja sama lintas batas antara Provinsi Papua dan Papua Nugini (PNG), mengingat kedua wilayah berbatasan langsung serta memiliki potensi
Dalam sambutannya, Ketua DPR Papua menegaskan bahwa proses pembahasan APBD 2026 telah memasuki tahapan final setelah sebelumnya DPR Papua dan Gubernur melakukan penandatanganan persetujuan bersama atas Kebijakan Umum Ang
‘’Jadi pemerintah daerah perlu menciptakan suasana iklim investasi yahng kondusif untuk menarik minat investasi supaya investror kita merasa nyaman untuk menanamkan investasi di wilayah kita. Salah satunya dengan menjaga
Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Mathius Wally menjelaskan, registrasi dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Kotaraja, yang berlokasi di eks kantor MRP.
