Kementrian Dalam Negeri RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan delapan pemerintah kabupaten bersama unsur pimpinan gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan stakeholder menyatakan konflik yang terjadi di Wamena harus be
Selain itu, Apolo juga mengajak masyarakat untuk ikut mengambil bagian dan turut serta dalam pembangunan supaya daerahnya cepat tumbuh, berkembang dan bisa mengejar ketertinggalan dari sudara-sudara yang sudah maju. Karena saat ini pemerint
Fakhiri menegaskan, penguatan regulasi Otonomi Khusus menjadi penting agar pembangunan di Papua tetap berjalan meski terjadi perubahan struktur pemerintahan dan pembagian wilayah pasca DOB. Selain itu, ia juga mendorong adanya skema pembagi
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan lebih dari dua dekade, namun masih menghadapi tantangan besar dalam menyentuh lapisan masyaraka
Enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota dari seluruh penjuru Tanah Papua berkumpul di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (11/5). Pertemuan bertajuk Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua ini menjadi babak krusia
Mathius mengatakan, kerja bakti ini merupakan wujud kepedulian bersama terhadap aset kebanggaan masyarakat Papua. "Oleh sebab itu saya mengajak seluruh ASN hadir dan menunjukkan semangat gotong royong,” ujar Matius.
Dia menjelaskan dengan
ubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menggelar pertemuan bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Gedung MRP, Rabu (6/5), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi kelembagaan serta mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berpihak
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 10 ekor sapi kurban untuk masyarakat di Papua pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua
Saat di RSUD Merauke tersebut, para direktur utama rumah sakit tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan dr. Benedicta C. Herlina Rahangiar dan diterima langsung Direktur RSUD Merauke dr. Dewi Wulansari. Selanjutnya dengan d
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah, mengingat beban belanja pegawai masih cukup tinggi. Selain itu, langkah ini juga bertujuan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optim
