Menurut Philemon, Papua memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor perikanan dan pertanian. Namun potensi tersebut perlu dikelola secara serius agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkomdigi Nomor 2 Tahun 2026 yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlin
Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Distrik Haju sekitar pukul 12.30 WIT. Hadir dalam momentum itu, Tripika Distrik Haju serta para kepala kampung se-Distrik Haju.
Mengawali pertemuan, Kepala Distrik Haju, Tarsis Regoi
Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua, Sri Utami, mengatakan gerakan pangan murah ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama menjelang Lebaran.
Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu mewakili gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo saat membuka lokakarya tersebut mengatakan, sebagai provinsi yang baru terbentuk, Papua Selatan menghadapi tantangan be
Menurutnya, TPAKD bukan sekedar forum koordinasi melainkan instrumen kebijakan daerah guna memperluas inklusi keuangan masyarakat, meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, mempercepat pembiayaan sektor produktif serta mempe
Anis Labene menyebut bantuan ini menjawab aspirasi masyarakat Puncak, terutama di daerah pemilihan 3 dan 4. Aspirasi pengadaan ambulans tersebut disampaikan masyarakat saat dirinya melakukan kegiatan reses di Distrik Sin
Hal itu disampaikan Asisten I Setda Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesra, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo pada Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (Haki) dan Pengawasan Indikasi Geografis o
Usai berbuka puasa dan salat Magrib berjamaah, gubernur melanjutkan salat Isya dan salat tarawih di Masjid Raya Baiturrahim, Kota Jayapura. Gubernur mengatakan, kegiatan Safari Ramadan ini merupakan bagian dari upaya mem
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa digitalisasi saat ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan modern.
Transformasi sistem pembayaran dan pengelolaan keuanga
