Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua (DPRP), dan MRP dalam menjalankan Otsus. "MRP memiliki kewenangan tertentu dalam perlindungan hak-hak Orang Asli Papu
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen menilai partisipasi masyarakat penting agar perencanaan yang disusun sesuai kebutuhan di lapangan. “RKPD merupakan dokumen tahunan yang berfungsi menerjemahkan Rencana Pembangunan J
Plt Kepala Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHKP) Provinsi Papua Pegunungan Lince Kogoya, S.IP menyatakan Workshop penyusunan Rencana Kerja Subnasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Pegu
Dari informasi yang diperoleh, kedatangan Wamendes PDT ke Merauke dalam rangka melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua Selatan.
Dalam penyambutan, Gubernur Apolo bersama Wagub Paskalis didampingi Ketua dan Wakil Ketu
Menurut Benhur Tommy Mano, gagasan pembangunan jalur kereta api dari Jayapura menuju Kabupaten Jayapura patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. Namun, ia mengingatk
Hermanto menegaskan, kualitas hasil SID akan menentukan keberhasilan program, termasuk dalam mengantisipasi potensi konflik lahan dan kendala teknis lainnya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai penting, teruta
Pemerintah Provinsi Papua bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pertanahan. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk mempe
Menurutnya, kebijakan WFH memberikan fleksibilitas bagi ASN untuk bekerja dari mana saja. Namun demikian, ia menekankan bahwa pekerjaan tetap harus diselesaikan sesuai target dan tanggung jawab yang diberikan. Mantan Kap
Namun sebelum launching tersebut dilakukan, terlebih dahulu dilakukan Momerandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani Gubernur Apolo Safanpo dan GM Perum Damri Merauke Rudi Salam. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan apel kendaraan yang dilakukan ini untuk dilakukan pemeriksaan baik dari jumlah maupun dari sisi fisik terhadap kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pemprov Papua Selatan. Pem
