Wakil Ketua Komisi B, DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman menyatakan Pemerintah Kota Jayapura harus segera memperbaiki guiding block yang ada di Kota Jayapura, sebab menurutnya guiding block yang ada saat ini, hampir seluruhnya rusak.
  Bahkan, upaya untuk mengantisipasi hal ini sudah berlangsung sejak lama. Ini menjadi salah satu bagian perhatian prioritas pemkot Jayapura, untuk menjamin kambtibmas di kota Jayapura. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah tidak bekerja sendiri, tapi dengan menggandeng tokoh masyarakat, adat, FKUB, juga aparat keamanan.
  Ketua PKK Kota Jayapura, Maria Yuvita G. Pekey mengatakan, maksud dan tujuan dari kegiatan itu, untuk memperkuat integritas dan produktivitas generasi masa kini. Menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda, memperkuat generasi muda, berinovasi dan berwawasan kebangsaan.
  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Jayapura, Raimondus Mote menjelaskan, Pemprov Papua  memberikan waktu selama 2 bulan ini kepada Pemkot Jayapura dan pihak pihak terkait lainya, untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan peraturan Gubernur tentang mekanisme pengangkatan DPRK.
  Plt. Kasat Pol PP Kota Jayapura, Sefnat Kambuaya mengatakan, seiring dengan implementasi kebijaksanaan pemerintah tentang sosialisasi penegakan Peraturan Daerah Kota Jayapura di lingkungan Pemda Kota Jayapura melalui Satpol PP dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat, khususnya pedagang kaki lima.
“Pj Walikota pada saat penyerahan DPA APBD Perubahan menekankan, bahwa Diskominfo  harus ambil alih sebagai leading sector penerapan digitalisasi di lingkungan Pemkot Jayapura," kata Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan, Rabu (11/10).
 Menurutnya, dana tambahan ini diberikan, karena waktu itu ada salah hitung, dari pihak  BPKD. Dimana mereka mengeluarkan dana infrastruktur kemudian dana yang lain-lain baru sisanya dibagi 10 persen ke kampung.
  "Kemudian ada aksi kebersihan dan tanam pohon, bersama pemuda dan OKP, terutama OKP yang menerima hibah dari Pemkot Jayapura, mulai dari HMI, PMKRI, KNPI, GMNI, komunitas Pancasila dan karang taruna. Kemudian ada juga keterlibatan dari Pramuka,"kata Rocky Bebena, Rabu (11/10).
Pemerintah kota Jayapura melalui dinas terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura pemetaan  terhadap daerah-daerah yang menjadi titik rawan terjadinya bencana alam yang bisa saja berdampak buruk bagi keberlangsungan masyarakat di kota Jayapura.
Pemerintah Kota Jayapura bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dan Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura secara resmi telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Jayapura.
