Pemkot Jayapura sejak September 2022 lalu, dalam rangka untuk menekan inflasi di kota Jayapura. Sebagaimana diketahui pada September 2022, angka inflasi di Kota Jayapura mencapai 8 persen. Namun dengan adanya komitmen, konsistensi yang kuat dari Pemkot Jayapura, laju inflasi di kota Jayapura akhirnya berhasil dikendalikan.
  Mewakili kepala daerah kota Jayapura, Asisten I setda Kota Jayapura, Evert Merauje mengatakan, dalam rangka mendukung kebijakan tata kelola data pemerintahan untuk menghasilkan data yang akurat dan mutakhir, maka pemerintah berinisiatif membuat program nasional yaitu Program Satu Data Indonesia.
  "Hari ini kita rapat koordinasi untuk penanganan stunting yang dihadiri oleh Kelurahan, distrik dan juga OPD, yang beberapa waktu lalu sudah di-SK-kan sebagai bapak asuh stunting. Tadi disepakati bahwa dalam satu dua hari ke depan, setiap OPD Kelurahan, Distrik, untuk penanganan gizi dilakukan rapat bersama di distrik, untuk mulai penanganan balita yang mengalami stunting," kata Robby Kepas Awi, Kamis (18/10).
 "Saya berharap kepala kampung bisa memastikan warganya sudah terdaftar sebagai wajib pilih pada pemilu nanti. Ini sangat penting supaya kita bisa memberikan hak politik kita di pemilu serentak itu," kata Dr. Frans Pekey, Rabu (18/10).
 "Pelaksanaan monitoring lapangan triwulan II (dua) sudah terlaksana dan setelah monitoring meja triwulan III (tiga) akan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring lapangan triwulan III (tiga)," kata Cony Rory Huwae, dalam laporanya saat rapat evaluasi monitoring meja triwulan III di Pemkot Jayapura, Selasa (17/10).
Angka kemiskinan di kota Jayapura masih tinggi, ada sekitar 11 persen dari jumlah penduduk di Kota Jayapura, tetapi beberapa intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura dari tahun ke tahun," kata Frans Pekey, Selasa (17/10).
Namun pemerintah pusat dan juga Pemkot Jayapura terus melakukan verifikasi dan validasi ulang data-data tersebut supaya mereka yang masuk dalam program PKH ini benar-benar sebagai keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
 Namun hingga saat ini pemanfaatan MPP tersebut belum maksimal karena banyak masyarakat yang belum mengetahui dan juga pelayanan dari sejumlah organisasi perangkat daerah yang sudah menyediakan pelayanan di MPP itu, belum sepenuhnya membuka pelayanan di MPP.
 "Tetap waspada manakala sewaktu-waktu bisa terjadi hujan lebat, banjir kemungkinan terjadi atau longsor. Manakala musim kemarau, atau tidak hujan 1-2 minggu, waspada dan antisipasi. Karena kekeringan juga bisa keterbatasan sumber air minum dan sebagainya. Tetap siaga tetap Waspada kepada seluruh masyarakat," kata Pekey.
  "Karena informasi yang saya dapat, sopir itu dia mabuk. Kalau sudah seperti itu kan berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh si pengendara. Karena itu, dia harus bertanggung jawab. Karena itu aset negara," tegas Pekey, Senin (16/10).
