Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo mengapresiasi kebijakan pejabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey, yang sudah menjadi inisiator terlaksananya kegiatan tersebut.
asalah kedisiplinan pegawai yang berdinas di Kantor Walikota Jayapura kembali disentil oleh Asisten II Setda Kota Jayapura, Widy Hartanti. Pasalnya, tidak sedikit pegawai di Pemkot Jayapura itu, yang dinilai kurang disiplin terutama pada saat mengikuti apel pagi setiap Senin.
  Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Grace Yokhu menjelaskan, kegiatan festival Tunas bahasa ibu itu merupakan program kegiatan yang dilakukan dari pemerintah pusat sampai di daerah. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka melestarikan bahasa ibu atau bahasa daerah juga dalam rangka merevitalisasi bahasa daerah.
 Menanggapi pertanyaan Cenderwasih Pos mengenai sebab musabab lambatnya penyerapan anggaran ini, menurut Frans Pekey, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun yang paling disoroti adanya ketidakpatuhan dari pihak ketiga dalam menagih sesuai dengan aturan yang berlaku.
  Pj. Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey melalui pesan singkat yang diterima Cenderawasih POs, Sabtu (21/10) mengatakan, penghargaan Paritrana Award 2023 diberikan kepada Pemerintah Kota Jayapura sebagai salah satu kota yang peduli perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga menjangkau masyarakat miskin ekstrem Zona Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
  Penjabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengatakan, target nasional adalah penurunan kemiskinan ekstrem, yang diarahkan presiden kepada kepala-kepala daerah. "Target nasional pada tahun 2024 itu turun sampai 0 persen untuk kemiskinan ekstrem," kata Frans Pekey belum lama ini.
Pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui organisasi perangkat daerahnya terus didorong untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan pelayanannya.Â
 Pasalnya di berbagai tempat seperti supermarket maupun pertokoan, masih marak dengan adanya parkir liar. Dimana tidak semua petugas parkir menyediakan karcis sebagai bukti pembayaran parkir.
 “Ke perbatasan sudah ada rutenya berdasarkan peraturan Walikota nomor 14 tahun 2022, tentang jaringan trayek di wilayah Kota Jayapura, termasuk di lokal Koya. Kode Trayeknya I, silakan para pelaku usaha yang berkecimpung di dunia transportasi untuk bisa melayani rute ke sana," kata Justin Sitorus, Kamis (18/10).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus mengakui, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Yakni, terkait dengan kehadiran angkutan online seperti grab, Maxim dan lainnya, yang memicu berkurangnya pendapatan dari para sopir taksi konvensional itu.
