“Selalu kami ingatkan, waspada dan jangan ceroboh. Sebab yang namanya kebakaran sering menimbulkan rasa prihatin yang amat. Kan kasihan harta yang dikumpul puluhan tahun hilang dalam sekejap akibat kebakaran,” beber Kirana saat ditemui di Entrop, Selasa (12/11).
"Sejak awal tahun anggaran sudah saya tekankan, sudah saya ingatkan, bahwa hati-hati dalam pengelolaan dana Otsus, Dana Alokasi Khusus, yang regulasinya sudah jelas. Kalau terlambat salur, terlambat serap ada sanksinya. Ada sanksi administrasi dan pengurangan anggaran. Jadi itu sudah sejak awal tahun terus kita ingatkan, pimpinan OPD sangat tahu dengan baik. Makanya tahun 2023 ini kita ingatkan karena pengalaman tahun yang lalu ada OPD yang tidak tersalur semuanya," jelasnya.
"Sekarang tahapan Pemilu sudah dimulai, tetapi pada saat yang bersamaan kita di Kota Jayapura khususnya, sedang dalam masa Adven, juga memasuki perayaan natal dan tahun baru dan itu setiap tahun kita selalu meramaikan dengan memasang pernak-pernik Natal.’ungkap Frans Pekey, Senin (11/12).
Terkait hal ini, Pemkot Jayapura telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Salah satunya penghargaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip) tahun 2023 melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamsi Birokrasi (PAN & RB) Republik Indonesia.
"Rumah dinas Kejari Jayapura sebelumnya mengalami kerusakan akibat gempa pada awal Februari 2023 sehingga dilakukan komunikasi maka rumah dinas dibangun kembali," kata Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey di Jayapura, Senin (11/12).
Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, memberikan apresiasi kepada pemerintah Kampung Yoka Dalam yang telah mendirikan rumah layak huni dan juga fasilitas publik melalui pembiayaan Dana Desa 2023.
Hal ini pun menjadi perhatian Pemerintah Kota Jayapura, dan meminta kepada masyarakat di Kota Jayapura terutama orang tua yang memiliki anak-anak untuk ekstra hati-hati dan waspada terutama harus memastikan anak-anaknya tidak bermain petasan yang bisa saja membahayakan diri sendiri dan juga orang lain.
Kepala BPBD Kota Jayapura, Asep Khalid menjelaskan, terkait dengan upaya pemerintah sejauh ini sudah melakukan permohonan melalui surat resmi ke BNPB pusat untuk meminta dukungan anggaran memperbaiki ruas jalan tersebut. Namun demikian, pemerintah pusat memastikan tidak bisa membantu karena minim anggaran.
Hanya saja untuk tahun ini okupansi atau tingkat hunian hotel di Kota Jayapura merosot. Hal ini disebabkan karena adanya pemekaran daerah otonomi baru, sehingga banyak kegiatan-kegiatan dari beberapa daerah otonomi baru itu difokuskan di daerah atau provinsi masing-masing.
"Operasi yustisi itu dilakukan setiap tahun, ada yang non yustisi dan ada yang yustisi. Dalam kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder dan instansi hukum terkait. Ada Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, TNI dan Polri,"kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, Raymond Mandibondibu, saat dikonfirmasi Cendrawasih Pos, Rabu (6/12).
