Surat edaran liburan dan cuti bersama di Pemkot Jayapura itu sebagai tindak lanjut dari edaran sekretariat daerah provinsi Papua nomor 003/0942/SET tanggal 23 Januari 2024 tentang hari libur resmi dan cuti bersama di bulan Februari 2024.
Dia mengatakan, Dinas Pariwisata Kota Jayapura telah mengusulkan tiga event, yakni Festival Port Numbay, Kemudian dari komunitas itu ada dua usulan, yaitu Numbay Creative Festival, dan Papua Reggae Festival.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura Robby Awi, mengatakan keputusan untuk melarang sementara peredaran minuman beralkohol berdasarkan hasil rapat antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu setempat.
Dia mengatakan sehubungan dengan agenda kegiatan hari ulang tahun kota Jayapura itu ada sejumlah kegiatan yang akan digelar oleh panitia. Mulai dari kegiatan pengobatan gratis, donor darah perekaman KTP anak, pelepasan balon HUT kota, pembukaan papan selubung.
Karena itu, pihaknya meminta seluruh masyarakat di Kota Jayapura untuk waspada terkait penyebaran penyakit tersebut, terutama pada saat musim penghujan tiba. Meski tidak disebutkan secara detail presentasi peningkatan yang sudah terjadi belakangan ini, namun dia menyebutkan kenaikan atau peningkatan jumlah kasus diare dan ISPA di Kota Jayapura belakangan ini cukup tinggi jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Sesuai dengan surat dari BPJS, itu sudah ada pada pemerintah kota Jayapura untuk jaminan keselamatan termasuk linmas dan satuan polisi pamong praja, dan seluruh penyelenggara Pemilu. Pemerintah kota Jayapura, akan menjamin keselamatan mereka saat mereka bertugas," ungkap Sekda Robby, Rabu (31/1).
Secara simbolis, atribut perlengkapan dinas itu diserahkan oleh Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, Rabu (31/1). Robby Kepas Awi mengatakan, atribut perlengkapan akan digunakan oleh seluruh anggota Linmas dipakai pada saat pelaksanaan Pengamanan pemilu mulai dari pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan kepala daerah.
Ia menjelaskan yang dimaksud dengan netral itu, artinya ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye politik, atau menyebarkan berita-berita yang sifatnya imbauan untuk memenangkan golongan atau Pasangan calon atau kandidat tertentu, termasuk partai tertentu. Karena sanksinya itu cukup berat apabila diketahui dan dilaporkan, maka bisa mendapatkan sanksi hukuman disiplin pegawai.
“Ada dua hal yang penting, dimana pertama setiap usaha kami minta untuk bisa memasang CCTV agar bisa memonitor lingkungan sekitar jika terjadi hal – hal yang tak diinginkan. Lalu yang kedua tempat usaha perlu menyediakan APAR,” jelas Frans Pekei di PTC, Rabu (24/1).
Namun 14 Februari tahun ini sedikit berbeda, dimana secara serentak di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak untuk, memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta legislative. Karena itu, bagi yang berusia 17 tahun atau mempunyai hak pilih, wajib untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilu ini.
