"Sesuai dengan surat dari BPJS, itu sudah ada pada pemerintah kota Jayapura untuk jaminan keselamatan termasuk linmas dan satuan polisi pamong praja, dan seluruh penyelenggara Pemilu. Pemerintah kota Jayapura, akan menjamin keselamatan mereka saat mereka bertugas," ungkap Sekda Robby, Rabu (31/1).
Secara simbolis, atribut perlengkapan dinas itu diserahkan oleh Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, Rabu (31/1). Robby Kepas Awi mengatakan, atribut perlengkapan akan digunakan oleh seluruh anggota Linmas dipakai pada saat pelaksanaan Pengamanan pemilu mulai dari pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan kepala daerah.
Ia menjelaskan yang dimaksud dengan netral itu, artinya ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye politik, atau menyebarkan berita-berita yang sifatnya imbauan untuk memenangkan golongan atau Pasangan calon atau kandidat tertentu, termasuk partai tertentu. Karena sanksinya itu cukup berat apabila diketahui dan dilaporkan, maka bisa mendapatkan sanksi hukuman disiplin pegawai.
“Ada dua hal yang penting, dimana pertama setiap usaha kami minta untuk bisa memasang CCTV agar bisa memonitor lingkungan sekitar jika terjadi hal – hal yang tak diinginkan. Lalu yang kedua tempat usaha perlu menyediakan APAR,” jelas Frans Pekei di PTC, Rabu (24/1).
Namun 14 Februari tahun ini sedikit berbeda, dimana secara serentak di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak untuk, memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta legislative. Karena itu, bagi yang berusia 17 tahun atau mempunyai hak pilih, wajib untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilu ini.
Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun menerangkan,dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan, bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik, maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai.
Dia berharap Pansus nanti tidak hanya mendalami mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura terkait dengan data-data tenaga honorer, tetapi secara menyeluruh harus mengusut tuntas masalah tersebut. "Bukan untuk perekrutan saja, tetapi mengusut tuntas masalah ini," ujarnya.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekei menyatakan bahwa Pemkot tengah menyiapkan aturan main untuk menertibkan warga yang biasa mabuk dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga lain.
Intinya semua spare part yang di luar bawaan pabrik atau dealer apalagi yang mengeluarkan suara berisik dan mengganggu kenyamanan bisa ditindak. Ditlantas Polda Papua, Kombes Pol Abrianto Pardede menyampaikan bahwa dari kasus viral terjadi beberapa waktu lalu yang berbuntut keributan, pihaknya mencoba menumbuhkan kesadaran warga dengan pelarangan.
Karena itu, Pemerintah Kota Jayapura menjanjikan untuk segera membenahi kawasan itu. Namun Pemkot Jayapura tidak bisa bergerak sendiri, tetapi akan meminta bantuan pemerintah pusat dan juga Pemerintah Provinsi Papua.
