Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan, setelah media yang berlangsung 3-4 jam itu akhirnya menemukan titik temu dengan pihak adat atau pemilik ulayat. "Mediasi yang berlangsung berjam-jam ini kita berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati akhirnya ada titik temu," ujar Abisai Rollo.
 "Jumlah pegawai yang menerima sebanyak 4284 orang, untuk P3K 359, anggota dewan 35 orang dengan total anggaran yang dikeluarkan 22,3 Miliar lebih," ujar Kepala Dinas BPKAD Kota Jayapura, Desi Wanggai ke Cenderawasih Pos di kantor walikota
  Meski begitu, kata dia, selama ini Pemerintah Kota Jayapura selalu rutin melakukan pembayaran tunggakan pajaknya. Menurut Dian, terjadinya tunggakan itu bukan karena faktor kesengajaan dari Pemkot Jayapura. Namun ada beberapa hal yang turut mempengaruhi salah satunya misalnya ketika kewenangan pembayaran itu yang semestinya harus dilakukan oleh masing-masing OPD, tetapi mereka lupa untuk melakukan pembayaran.
  Dia mengatakan, data  penerima manfaat yang ada sekarang memang perlu divalidasi kembali dan itu yang selalu dilakukan pihaknya selama ini. Verifikasi ini untuk memastikan penerima manfaat ini tepat sasaran, terutama untuk memastikan apakah ada yang sudah meninggal atau pindah domisili.
 Terkait efisiensi anggaran, kata Abisai Rollo Pemkot akan membahas kembali jumlah penyertaan Modal yang akan dialokasikan ke PDAM. "Kalau setiap tahunnya Rp 4,5 miliar, memang agak berat setelah efisiensi anggaran, namun ini menyangkut kebutuhan masyarakat jadi, nanti kita perlu bicarakan lebih lanjut lagi," lanjutnya.
  Kata Rustan Saru, tujuan dari program tersebut harus tepat sasaran baik dari penentuan harga barangnya dan juga teknis penyelenggaranya. "Khusus harga, harus betul-betul yang tepat agar layak disebut pasar murah. Selain itu juga teknis penyelenggaranya harus rapi agar tidak ada oknum-oknum yang justru memanfaatkan program ini," tegasnya.
 Pemerintah Kota Jayapura, dalam kepemimpinan Abisai Rollo dan Rustan Saru, sampah plastik menjadi salah satu masalah yang menjadi prioritas yang harus diperhatikan. Hingga saat ini, meski belum ada edaran atau perda resmi, Wali Kota Abisai Rollo dan Wakil Wali Kota Rustan Saru telah memberikan arahan tegas untuk kurangi penggunaan kemasan yang berbahan dasar plastik.
Menurutnya, disiplin pegawai di Pemkot Jayapura harus ditegakkan karena itu ada dalam aturan. Adapun pihaknya akan siap memberikan sanksi tegas kepada ASN apabila kedapatan nongkrong di Warkop saat jam kerja.
   Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan bahwa persoalan yang masih ada di pasar ini akan segera diatasi. Namun khusus lapak-lapak yang yang sudah disualp menjadi tempat tinggal bukan lagi tempat berjualan itu akan ditertibkan segera. "Kita kasih waktu sampai akhir bulan puasa, jika tidak dibongkar maka kami akan turun untuk menertibkan sendiri," tegasnya.
 Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menyampaikan bahwa ANBK ini merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Republik Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.
